Jakarta – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI mempertanyakan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025.Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid atau Gus Jazil, mengkritik PDIP yang sebelumnya menjadi inisiator dan memimpin Panitia Kerja (Panja) dalam pembahasan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang menjadi dasar dari kenaikan tarif PPN tersebut.
Gus Jazil menilai sikap PDIP kini berubah arah, bahkan terkesan menentang kebijakan yang sebelumnya mereka dukung.”Menurut saya, PDIP sikapnya jadi mencla-mencle. Mereka yang menginisiasi dan memimpin Panja UU HPP sehingga disepakati kenaikan PPN 12 persen, kok sekarang malah balik badan dan menyerang kebijakan tersebut,” ujar Gus Jazil dalam keterangan resminya pada Senin, 23 Desember 2024.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini menyebutkan bahwa perubahan sikap PDIP dalam menyikapi kenaikan PPN sangat aneh, terutama dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Anehnya, di era kepemimpinan Presiden Prabowo, PDIP malah berubah sikap dan tidak setuju dengan UU yang sebelumnya mereka perjuangkan,” katanya.
Gus Jazil berharap, polemik mengenai kenaikan PPN ini tidak berdampak buruk terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil sudah melalui berbagai pertimbangan dan kajian yang mendalam. (KN)
