**PRADANAMEDIA/ KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim angkat suara terkait rencana pengurangan tenaga kerja besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas nasional, Petroliam Nasional Bhd (Petronas). Anwar menegaskan bahwa kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) ini sebagian besar akan berdampak pada pekerja dengan status kontrak.
“Kebanyakan melibatkan posisi kontrak,” ujar Anwar singkat saat dimintai keterangan oleh media, Jumat (6/6), usai melaksanakan salat Jumat bersama lebih dari 500 jemaah di Surau Al-Ikhwan, Jalan Pinggiran Putra.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amirudin Shari.
Pernyataan Anwar disampaikan menyusul pengumuman dari Presiden dan CEO Petronas, Tengku Tan Sri Muhammad Taufik Tengku Aziz, sehari sebelumnya. Dalam pernyataan resminya, Petronas berencana memangkas sekitar 10 persen dari total tenaga kerja atau sekitar 5.000 karyawan sebagai bagian dari proses restrukturisasi internal dan efisiensi operasional.
Meski demikian, Tengku Muhammad Taufik membantah bahwa restrukturisasi ini akan berdampak pada aktivitas bisnis Petronas di Kanada. Ia menegaskan bahwa operasi perusahaan di negara tersebut tetap berjalan seperti biasa.
Langkah PHK massal ini memicu kekhawatiran di kalangan pekerja dan publik, mengingat Petronas merupakan salah satu BUMN terbesar di Malaysia dan menjadi penopang ekonomi nasional. Pemerintah diharapkan mengambil langkah antisipatif untuk melindungi tenaga kerja terdampak, khususnya mereka yang berada di sektor non-permanen.
Langkah efisiensi korporasi memang bukan hal baru di tengah ketidakpastian global dan tekanan industri energi. Namun, transparansi proses serta perlindungan terhadap pekerja—terutama kontrak—menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. (RH)
