Jakarta – Sorotan mata publik tertuju pada pidato kenegaraan terakhir Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat (16/8/2024) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Pidato ini menandai akhir dari sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi yang penuh liku-liku.
Dalam pidatonya, Jokowi tidak hanya membeberkan berbagai pencapaian selama dua periode bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, tetapi juga menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas segala kekurangan yang mungkin dirasakan rakyat selama masa pemerintahannya. Momen ini menjadi sorotan karena jarang terlihat seorang pemimpin negara mengungkapkan penyesalan secara terbuka.
Namun, pidato penuh kerendahan hati ini tidak sepenuhnya diterima dengan tangan terbuka. Reaksi yang muncul seolah bak dua sisi mata uang. Di satu sisi, Partai Gerindra, PKB, dan PKS memberikan apresiasi atas sikap negarawan Jokowi, memuji ketulusannya yang dianggap jarang ditunjukkan oleh seorang pemimpin. Mereka melihat permintaan maaf sebagai bentuk introspeksi dan kesadaran akan tanggung jawab pemerintahan.
Namun, di sisi lain, pidato terakhir Jokowi memicu gelombang kritik dari sejumlah tokoh dan organisasi. I Wayan Sudirta, politikus PDIP, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pidato tersebut. Menurut Sudirta, pidato Jokowi terlalu irit dan tidak menyentuh isu-isu krusial seperti utang luar negeri, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan masalah hukum. Ia menilai bahwa Jokowi seharusnya memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai tantangan-tantangan besar yang dihadapi negara selama masa pemerintahannya.
Lembaga-lembaga seperti Setara Institute dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga memberikan kritik tajam. Setara Institute menilai bahwa pidato Jokowi mengabaikan isu-isu penting seperti penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Walhi bahkan mengklaim bahwa klaim keberhasilan Jokowi bertolak belakang dengan realita di lapangan. Mereka menyatakan bahwa meskipun ada narasi sukses yang dibangun, banyak isu lingkungan dan sosial yang belum terselesaikan dengan baik selama pemerintahan Jokowi.
Dengan berbagai tanggapan ini, pidato terakhir Jokowi mencerminkan kompleksitas penilaian terhadap kepemimpinan yang telah berlangsung selama satu dekade, menunjukkan betapa beragamnya persepsi masyarakat terhadap pencapaian dan kekurangan pemerintahannya. (KN)
