PRADANAMEDIA/ YOGYAKARTA – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/3). Acara ini dihadiri oleh kepala daerah dari enam provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dalam kegiatan ini didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung. Rapat ini mengusung tema “Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah.”
Sinergi Antara Pemerintah Daerah dan KPK
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, KPK memberikan arahan kepada para kepala daerah mengenai strategi pencegahan korupsi, optimalisasi pengawasan kebijakan, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu, pertemuan ini menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman bagi para kepala daerah dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel. KPK menegaskan bahwa pemimpin daerah memiliki peran strategis dalam membangun integritas di lingkungan birokrasi serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Komitmen Kalimantan Tengah dalam Tata Kelola Bersih
Menanggapi inisiatif KPK, Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengapresiasi penyelenggaraan rapat koordinasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui berbagai langkah strategis.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami di daerah, karena memberikan arahan langsung dari KPK mengenai strategi pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi. Kami akan terus memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Leonard.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait dalam membangun budaya antikorupsi. “Keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi tidak hanya bergantung pada pemimpin daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.
Sesi Dialog dan Penutupan
Setelah pemaparan materi dari KPK, acara dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif. Dalam sesi ini, para kepala daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tantangan serta kendala yang mereka hadapi dalam upaya pencegahan korupsi di masing-masing daerah. Diharapkan, diskusi ini dapat menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebagai penutup, acara ini diakhiri dengan sesi ramah tamah antara peserta dan jajaran KPK. Momen ini dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi serta koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi tersebut.
Kehadiran para pemimpin daerah ini menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan bebas dari praktik korupsi. (RH)
