Pradanamedia/Palangka Raya – Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Rizky R. Badjuri, menghadiri acara ramah tamah antara Komisi III DPR RI dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur, pada Kamis malam (10/4/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang penting dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antara lembaga legislatif pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif.
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dalam sambutannya menegaskan bahwa Kalimantan Tengah adalah provinsi terluas di Indonesia, dihuni oleh masyarakat yang beragam namun hidup harmonis dalam semangat falsafah Huma Betang. “Penduduk Kalteng terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan secara damai dalam semangat kebersamaan,” ujar Gubernur.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perkebunan menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dinilainya menjadi wujud nyata dukungan lintas sektor, termasuk bagi kemajuan subsektor perkebunan.
“Pertemuan ini menjadi wadah yang sangat positif untuk mempererat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kami di Dinas Perkebunan sangat mendukung arahan Gubernur agar berperan aktif dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Rizky. Ia menambahkan, subsektor perkebunan memiliki potensi besar yang membutuhkan dukungan kebijakan komprehensif, termasuk dari sisi hukum dan regulasi, yang menjadi bagian dari tugas Komisi III DPR RI.
“Disbun Kalteng berkomitmen menjalankan program-program strategis yang sejalan dengan kebijakan Gubernur dan siap mendukung inisiatif yang memperkuat kolaborasi lintas sektor,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, beserta jajaran anggota, Wakil Wali Kota Palangka Raya, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, para bupati, dan perwakilan instansi vertikal.
Diharapkan, kegiatan ini dapat memperkokoh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (KN)
