**PRADANAMEDIA – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI karena dinilai lebih profesional, efisien, dan berkualitas. Penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang semula dikhawatirkan berdampak pada kualitas layanan ternyata tidak terbukti. Sebaliknya, pelayanan kepada jemaah justru mengalami peningkatan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, saat melakukan kunjungan langsung ke Kota Madinah, Arab Saudi, pada Sabtu (31/5). Menurutnya, efisiensi yang dilakukan pemerintah mampu menghasilkan layanan yang lebih baik tanpa menambah beban biaya kepada jemaah.
“Tidak ada masalah dengan penurunan biaya haji. Pelayanan tetap berjalan sangat baik. Dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga logistik, semuanya menunjukkan peningkatan,” ujar Adies dalam rilis resmi yang diterima awak media, Minggu (1/6).
Bipih Turun Rp 7 Juta, Layanan Tetap Optimal
Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa Bipih 2025 ditetapkan sebesar Rp 93.410.286 per jemaah, atau turun sekitar Rp 7 juta dibandingkan tahun 2024 yang mencapai kisaran Rp 100 juta. Penurunan ini tidak mengorbankan mutu layanan, melainkan hasil dari langkah-langkah efisiensi yang tepat.
Menurut Adies, salah satu faktor penting di balik meningkatnya kualitas layanan adalah penerapan sistem syarikah, yakni kemitraan dengan delapan perusahaan penyedia layanan asal Arab Saudi yang bersaing dalam menyediakan makanan, akomodasi, dan transportasi bagi jemaah.
“Dengan delapan syarikah yang bersaing, masing-masing penyedia berlomba memberikan pelayanan terbaik. Ini membuat kualitas meningkat dan hampir tidak ada keluhan dari jemaah,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Efisiensi Berbasis Teknologi dan Negosiasi Diplomatik
Adies juga menekankan bahwa efisiensi ini bukan sekadar penghematan, melainkan hasil dari negosiasi yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan logistik dan layanan.
Ia mengapresiasi langkah Kementerian Agama dalam menjaga kualitas pelayanan sambil menurunkan beban biaya. Koordinasi lintas lembaga dan pemanfaatan sistem digital terbukti mampu memperlancar berbagai aspek teknis di lapangan.
Catatan Perbaikan: Keterlambatan Distribusi Kartu Nusuk
Meski secara umum penyelenggaraan haji berjalan baik, Adies tidak menutup mata terhadap beberapa kendala teknis, terutama terkait distribusi kartu Nusuk, yakni identitas digital jemaah selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Hingga akhir Mei 2025, tercatat sekitar 8.900 jemaah dari total 221.639 yang belum menerima kartu tersebut.
“Kami optimistis kendala ini bisa diselesaikan sebelum puncak haji. Pemerintah hadir, DPR mengawasi, dan semua pihak bekerja bersama untuk memastikan ibadah jemaah berjalan lancar,” tegasnya.
DPR: Pelayanan Berkualitas Tidak Harus Mahal
Secara keseluruhan, DPR menyampaikan bahwa pelaksanaan haji 2025 merupakan contoh bahwa pelayanan berkualitas tidak harus identik dengan biaya tinggi. Dengan tata kelola yang profesional, kompetisi sehat antar-penyedia layanan, serta pengawasan yang konsisten, efisiensi bisa dicapai tanpa mengorbankan kenyamanan dan keamanan jemaah.
“Ini membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, pelayanan prima tetap bisa diberikan dengan biaya yang lebih terjangkau,” pungkas Adies. (RH)
