Penyegaran Organisasi: Kementerian HAM Lantik Sejumlah Pejabat Baru

HUKAM LOKAL

PRADANAMEDIA/ PALANGKA RAYA – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat tinggi pratama serta manajerial di lingkungan kementerian. Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri HAM, Natalis Pigai, yang berlangsung secara daring dan terpusat di Kantor Pusat Kementerian HAM pada Kamis (13/3).

Pelantikan ini bertujuan untuk menyegarkan struktur organisasi sekaligus menyesuaikan kebutuhan tugas dan fungsi di berbagai wilayah, termasuk di Kantor Wilayah (Kanwil) HAM Kalimantan Tengah. Sejumlah pejabat diangkat untuk menduduki posisi strategis guna memperkuat efektivitas kerja kementerian. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Kristiana Meinalita Samosir, yang kini resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah HAM Kalimantan Tengah. Selain itu, Zulzaeni Mansyur dipercaya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta Septi Nurhayati sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

Selain pengangkatan pejabat baru, rotasi jabatan juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Karyadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang HAM di Kanwil KemenHAM Kalimantan Tengah, kini mendapat amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Menteri HAM Natalis Pigai menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya. “Saya berharap para pejabat yang dilantik hari ini dapat bekerja dengan profesionalisme tinggi, menjaga integritas, serta berkontribusi nyata dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Pelantikan ini dilaksanakan secara hybrid, mengingat beberapa pejabat berada di berbagai daerah yang berjauhan. Prosesi berlangsung dengan khidmat, dimulai dari pengambilan sumpah jabatan hingga penandatanganan berita acara pelantikan. Dengan adanya pergantian dan pengisian jabatan baru ini, diharapkan Kementerian HAM semakin meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. (RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *