**PRADANAMEDIA / TEL AVIV – Pemerintah Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, melontarkan kemarahan tajam atas keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Langkah berani Prancis ini disebut-sebut sebagai titik balik dalam politik luar negeri Eropa terhadap konflik Israel-Palestina.
Dalam pernyataan resmi yang dikutip CNN, Jumat (25/7), Netanyahu mengecam keputusan Macron sebagai tindakan yang membahayakan keamanan Israel. Ia menuding pengakuan terhadap Palestina akan menjadi landasan baru bagi kekuatan-kekuatan asing yang ingin menghancurkan negaranya.
“Langkah seperti ini hanya menguntungkan kelompok teroris dan membuka jalan bagi munculnya proksi Iran lainnya seperti di Gaza. Palestina tidak ingin berdampingan dengan Israel, mereka ingin menggantikannya,” ujar Netanyahu lantang.
Kecaman Beruntun dari Pejabat Israel
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, ikut mengecam sikap Macron, menyebutnya sebagai keputusan sepihak yang “absurd” dan “tidak serius”.
“Dalih Presiden Prancis untuk menetapkan status akhir tanah kami hanya melalui pernyataan simbolik adalah tindakan yang tidak bisa diterima,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut keputusan Macron sebagai “aib besar” yang justru menjadi hadiah bagi kelompok Hamas.
“Alih-alih berdiri bersama Israel dalam masa sulit, Presiden Macron memilih langkah yang justru melemahkan kami,” tulis Katz dalam unggahan di platform X (Twitter).
Langkah Bersejarah Prancis dan Implikasinya
Pengakuan resmi terhadap Negara Palestina oleh Prancis dijadwalkan diumumkan dalam Sidang Umum PBB pada September 2025 mendatang. Macron menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan komitmen historis Prancis dalam mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.
“Berdasarkan prinsip-prinsip kami, Prancis akan secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara,” ucap Macron dalam pernyataan resminya yang disertai surat kepada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas.
Jika terealisasi, Prancis akan menjadi negara besar pertama dari blok Barat yang mengambil langkah pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina—sebuah posisi yang selama ini dihindari oleh banyak negara Barat karena tekanan dari Washington dan Tel Aviv.
Situasi Gaza Semakin Mencekam
Di tengah gejolak diplomatik tersebut, kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. PBB melaporkan bahwa sepanjang Juli 2025, satu warga sipil di Gaza tewas setiap 12 menit akibat serangan militer Israel, menjadikan bulan ini sebagai periode paling berdarah sejak perang pecah.
Pada Rabu (23/7), setidaknya 21 warga Palestina—mayoritas perempuan dan anak-anak—tewas akibat serangan terbaru. Militer Israel menyatakan sedang memperluas operasinya di Kota Gaza dan wilayah utara.
Kelaparan Buatan Manusia di Gaza
Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut krisis kelaparan massal di Gaza sebagai bencana yang sepenuhnya disebabkan oleh manusia. Ia menuding blokade ketat Israel telah menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
“Saya tidak tahu apa lagi yang bisa Anda sebut selain kelaparan massal. Itu buatan manusia dan sangat jelas penyebabnya: blokade,” ujar Tedros kepada The Guardian.
Pernyataan itu diperkuat oleh surat terbuka dari 109 organisasi kemanusiaan internasional—termasuk Médecins Sans Frontières (MSF), Amnesty International, dan Oxfam. Mereka menuduh Israel dengan sengaja menghambat distribusi bantuan, bahkan ketika suplai makanan, air, dan obat-obatan sudah tersedia di perbatasan Gaza.
“Bahkan ketika bantuan sudah berada tepat di luar Gaza, atau di dalamnya, pengiriman tetap gagal karena pembatasan dan fragmentasi distribusi yang diberlakukan Israel. Ini menciptakan kekacauan, kelaparan, dan kematian,” tulis pernyataan bersama tersebut. (RH)
