Pradanamedia/Palangka Raya, 14 juni 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menjadi perbincangan publik menyusul beredarnya kabar bahwa sejumlah kepala dinas menerima kendaraan dinas baru berupa Toyota Fortuner tipe terbaru. Isu ini mengemuka di tengah upaya pemerintah daerah menerapkan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, memberikan klarifikasi bahwa pengadaan kendaraan tersebut bukan merupakan keputusan yang tiba-tiba atau tanpa perencanaan. Ia menegaskan bahwa prosesnya telah melalui tahapan dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran pemerintah.
“Pengadaan kendaraan itu sudah masuk dalam rencana kerja tahun lalu oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Prosesnya mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku,” ujar Leonard saat dikonfirmasi pada Jumat, 13 Juni 2025.
Leonard yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kalteng menambahkan bahwa keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan teknis dan kebutuhan di lapangan. Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas dan medan jalan yang tidak merata membutuhkan kendaraan dengan daya tahan dan performa tinggi.
“Sebagian besar wilayah Kalteng masih memiliki kondisi jalan yang belum memadai. Maka, kendaraan dinas dengan spesifikasi tangguh seperti ini penting untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pelayanan publik, terutama di daerah-daerah terpencil,” jelasnya.
Leonard juga menegaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut tidak dilakukan secara serampangan, melainkan telah melalui kajian kebutuhan dan pertimbangan efektivitas operasional di masing-masing instansi.
Meskipun demikian, isu ini tetap menyita perhatian masyarakat yang menyoroti kesenjangan antara kebijakan efisiensi anggaran dan pembelanjaan aset dengan nilai yang cukup tinggi.
Sejumlah pihak pun berharap agar pengadaan aset pemerintah, termasuk kendaraan dinas, dapat benar-benar diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan tidak hanya menjadi simbol fasilitas jabatan semata. (KN)
