Pemprov Kalteng Respons Masukan DPRD dalam Rapur ke-5: Fokus pada PAD, Infrastruktur, dan Pengentasan Kemiskinan

LOKAL PEMERINTAHAN POLITIK

Palangka Raya – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, M. Katma F. Dirun, mewakili Gubernur Kalteng, memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, Selasa (12/11/2024).

Rapat yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, ini membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2025. Katma menjawab berbagai masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, menekankan komitmen Pemprov Kalteng untuk mengoptimalkan program prioritas dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan Utama dan Jawaban Pemprov

  1. Peningkatan Kinerja SKPD
    Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Katma menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam mengoptimalkan program di sektor kesehatan, pendidikan, pengembangan SDM, dan infrastruktur. Evaluasi terkait peningkatan dana bantuan partai politik juga akan dilakukan sesuai regulasi dan kemampuan daerah.
  2. Target PAD yang Rasional
    Fraksi Partai Golkar mempertanyakan target PAD 2025. Katma menjelaskan bahwa target ditentukan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dengan strategi optimalisasi regulasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
  3. Pokok Pikiran DPRD dan Mekanisme Perubahan RKPD
    Fraksi PKB mengangkat isu pokok-pokok pikiran DPRD. Katma menjelaskan bahwa usulan baru dapat dimasukkan melalui mekanisme perubahan RKPD jika belum tercantum dalam RKPD Murni 2025.
  4. Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat
    Menanggapi Fraksi Gerindra, Katma memastikan bahwa Raperda APBD telah selaras dengan RPJPD, RPJPN, dan RKPD Provinsi Kalteng, sejalan dengan misi pemerintah pusat.
  5. Netralitas ASN dalam Pilkada
    Terkait perhatian Fraksi Nasdem pada kegiatan seperti Jambore Tani di tahun Pilkada, Katma menegaskan kegiatan ini merupakan program non-politis yang diatur dalam RKPD 2024, dengan komitmen menjaga netralitas ASN.
  6. Pengentasan Kemiskinan
    Fraksi Demokrat menyoroti target pengentasan kemiskinan. Katma menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng terus menjalankan program pengentasan meski menghadapi tantangan pandemi dan ekonomi global.
  7. Peningkatan PAD dan Pengawasan
    Katma mengapresiasi perhatian Fraksi PKB terhadap optimalisasi PAD dan meminta dukungan DPRD untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.

Langkah Selanjutnya

Dokumen terkait akan dibahas lebih rinci dalam rapat kerja komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja Pemprov Kalteng.

Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Kalteng, Riska Agustin, anggota DPRD, Forkopimda, dan kepala OPD lingkup Pemprov Kalteng. Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan DPRD dalam mengawal pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *