PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, hadir dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (25/8).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, mengagendakan penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Mewakili Gubernur, Wagub Edy Pratowo menegaskan bahwa Pemprov Kalteng terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD, sekaligus berkomitmen menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Tujuh Fokus Tanggapan Pemprov Kalteng
- Pendapatan Daerah dan PAD
Menjawab Fraksi PDI Perjuangan serta fraksi lainnya, Edy menekankan upaya berkelanjutan dalam menggali potensi pendapatan daerah. Digitalisasi layanan pajak daerah terus diperluas, melalui program e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, dan e-PAB, disertai optimalisasi aset daerah dengan target pendapatan yang kredibel. - Efisiensi Belanja dan Pemerataan Pembangunan
Alokasi anggaran difokuskan pada pemerataan pembangunan serta pelayanan dasar, selaras dengan visi Huma Betang sebagai landasan pembangunan Kalteng. - Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat
Pemprov mengoptimalkan layanan pengaduan publik seperti SP4N-LAPOR dan PPID, sehingga masyarakat dapat ikut mengawal program sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. - Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja BUMD
Menjawab Fraksi Golkar dan Demokrat, Pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,60 persen melalui penguatan UMKM, pariwisata, serta pembenahan BUMD. Rekrutmen manajemen BUMD kini menggunakan mekanisme fit and proper test OJK untuk menjaga kualitas tata kelola. - Ketahanan Daerah dan Isu Strategis
Terkait masukan Fraksi Gerindra, NasDem, PKB, dan PAN, Pemprov menyoroti penanggulangan karhutla, stunting, penguatan pangan, transparansi anggaran, kesehatan, pendidikan, hingga konektivitas wilayah pelosok dan perbatasan. - Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi
Perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan APBD telah berbasis digital melalui SIPD-RI, E-Reviu, serta SIAPDes yang ditargetkan rampung 2026. - Pendidikan dan Program “Betang Cerdas”
Menjawab Fraksi Demokrat, Pemprov menegaskan program Satu Keluarga Satu Sarjana untuk memperluas akses pendidikan tinggi, dengan kurikulum yang disinergikan bersama dunia usaha dan industri.
Strategi Kendalikan Inflasi dan Dana Transfer
Selain itu, Pemprov Kalteng memaparkan langkah pengendalian inflasi daerah, pemanfaatan dana transfer pusat, serta pengelolaan dana SiLPA yang disesuaikan dengan hasil audit BPK.
Apresiasi untuk DPRD
Di akhir paparannya, Wagub Edy menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Ia berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 berjalan efektif dan implementasinya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng. (RH)
