Jakarta Pusat – Pemerintah Indonesia tengah mematangkan pengembangan portal nasional yang dirancang untuk mempermudah berbagai layanan publik, termasuk pembayaran pajak melalui platform digital. Dukungan dari Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, sangat krusial dalam upaya ini, terutama dalam hal digital payment.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa dukungan dari Kementerian Keuangan akan memperlancar implementasi digital payment yang menjadi salah satu fokus utama portal nasional ini. Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu, 3 Januari 2023, Menteri Anas menegaskan bahwa digital payment merupakan bagian integral dari Digital Public Infrastructure yang menjadi prioritas dalam digitalisasi pemerintah.
Portal nasional ini dirancang dengan tiga fokus utama: identitas digital, data exchange, dan digital payment. Dalam hal digital payment, Kemenkeu akan berperan aktif dalam mendukung pematangan sistem pembayaran yang memungkinkan masyarakat melakukan berbagai transaksi, seperti pembayaran pajak dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), melalui satu platform yang terhubung dengan berbagai metode pembayaran digital.
Dalam jangka menengah, pemerintah menargetkan tercapainya layanan yang terintegrasi, akses yang lebih bermakna, serta teknologi yang ramah pengguna. Menteri Anas menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk membangun infrastruktur digital publik yang efisien.
Optimalisasi sistem pembayaran terpadu (payment gateway) menjadi salah satu langkah utama dalam transformasi ini. Kementerian Keuangan berencana menghubungkan sistem ini dengan seluruh layanan digital pemerintah, baik untuk jasa keuangan nasional maupun internasional. Ini bertujuan untuk memudahkan proses pembayaran dan memastikan integrasi yang mulus antara berbagai layanan keuangan.
Selain Kemenkeu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas juga terlibat dalam inisiatif ini. Keempat langkah percepatan transformasi digital pemerintah yang telah disiapkan meliputi: penyatuan layanan publik dan aparatur dalam satu portal, percepatan pembangunan layanan digital prioritas, penguatan GovTech Indonesia, serta fokus pada kemudahan layanan.
Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya transformasi digital sebagai alat untuk mereformasi berbagai lini institusi dan masyarakat. “Transformasi digital ini akan menjadi kekuatan yang mengubah institusi dan perilaku manusia, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali beradaptasi dengan perubahan ini,” tegas Sri Mulyani.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan akan mempercepat proses digitalisasi dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, memudahkan akses dan pengelolaan layanan publik secara lebih efisien dan terintegrasi. (KN)
