NUSANTARA – Pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus dikebut meskipun ada kabar mengenai pemangkasan anggaran. Pekerjaan di lapangan tetap berjalan sesuai jadwal, terutama untuk infrastruktur inti yang mendukung ekosistem perkantoran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Salah satu proyek yang hampir rampung adalah Kantor Otorita IKN (OIKN), yang kini telah mencapai progres fisik lebih dari 95 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat Sumadilaga, memastikan bahwa Kantor OIKN akan mulai beroperasi pada akhir Februari 2025. Saat ini, proses fitting out sedang berlangsung, termasuk pemasangan perlengkapan dan furnitur.
“Saya harapkan akhir Februari ini semuanya tuntas, sehingga OIKN bisa mulai berkantor,” ujar Danis kepada media, Rabu (5/2/2025).
Penyempurnaan Desain Kantor Lembaga Legislatif
Terkait dengan ekosistem perkantoran untuk Lembaga Legislatif dan Yudikatif, Danis menjelaskan bahwa proses pembangunan masih mengikuti linimasa yang telah ditentukan. Namun, ada revisi desain pada Gedung Sidang Paripurna yang menjadi bagian dari ekosistem perkantoran Lembaga Legislatif.
Revisi ini, menurut Danis, bukan karena efisiensi anggaran, melainkan untuk menyempurnakan desain agar lebih mencerminkan kewibawaan lembaga legislatif.
“Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dan kini tengah difinalisasi. Kami menargetkan proses lelang pembangunan gedung ini bisa dimulai pada Februari 2025,” jelasnya.
Ekosistem perkantoran Lembaga Legislatif di IKN akan terdiri dari lima gedung utama, yaitu:
- Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Gedung Sidang Paripurna
- Gedung Sekretariat
Sementara itu, ekosistem perkantoran Lembaga Yudikatif akan mencakup:
- Gedung Mahkamah Agung (MA)
- Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)
- Gedung Komisi Yudisial (KY)
Dengan pembangunan yang terus dipercepat, pemerintah optimistis bahwa infrastruktur di IKN dapat beroperasi sesuai jadwal dan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelas dunia. (RH)
