PRADANAMEDIA / JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 14,92 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan di kawasan ibu kota baru. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menjelaskan bahwa tambahan anggaran ini difokuskan pada proyek dengan skema kontrak tahun jamak (multi years contract/MYC) yang akan berjalan mulai tahun 2025.
“Alokasi anggaran IKN untuk tahun 2025 hanya Rp 6,2 triliun, sementara kebutuhan total mencapai Rp 20 triliun. Dengan demikian, terdapat kekurangan sebesar Rp 14,92 triliun yang sudah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui surat resmi pada 14 Agustus 2025,” ungkap Bimo.
Empat Proyek Strategis Prioritas
Menurut Bimo, dana tambahan itu akan diarahkan untuk empat proyek besar di kawasan IKN, yaitu:
- Gedung Legislatif dan Yudikatif
Pembangunan kantor DPR dan Mahkamah Agung (MA) yang dimulai pada 2025 dengan kebutuhan anggaran Rp 4,73 triliun. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2027 atau awal 2028. - Hunian untuk ASN, TNI/Polri, dan Anggota DPR-MA
Pembangunan rumah tapak dan rumah susun yang mendukung ekosistem yudikatif-legislatif mulai 2026, dengan kebutuhan dana Rp 4,42 triliun. - Infrastruktur Aksesibilitas dan Utilitas
Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan legislatif dan yudikatif pada 2026 dengan anggaran Rp 5,17 triliun. - Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan
Pengembangan tata ruang dan layanan di kawasan inti pusat pemerintahan sebesar Rp 600 miliar.
Dorongan untuk Akselerasi IKN
Bimo menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur utama IKN membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. “Tambahan anggaran ini krusial agar keberlangsungan proyek tidak terhambat dan fasilitas inti pemerintahan dapat segera beroperasi sesuai target,” jelasnya.
Dengan pengajuan ini, Otorita IKN berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan kementerian terkait semakin solid dalam mendukung realisasi IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. (RH)
