PRADANAMEDIA / JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak boleh terbengkalai meski hanya ditetapkan sebagai ibu kota politik Indonesia.
Menurut Saan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran negara yang sangat besar untuk proyek tersebut sehingga pemanfaatannya harus optimal. “Yang penting IKN itu tidak mubazir, tidak mangkrak, bisa berfungsi, dan memberikan alternatif-alternatif baru bagi bangsa,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).
Sejak awal, Nasdem konsisten mendorong agar ada aktivitas nyata di IKN supaya kawasan yang sudah dibangun tidak rusak dan terbengkalai. Salah satu usulan yang pernah disampaikan adalah agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor sementara di sana. “Kalau ada wapres berkantor di IKN, otomatis akan ada aktivitas. Kawasan yang dibangun bisa terawat, dan IKN akan lebih hidup,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota politik pada 2028. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Perpres tersebut merinci sejumlah syarat agar IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik, di antaranya:
- Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800–850 hektar.
- Minimal 20 persen gedung/perkantoran rampung.
- Hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan mencapai 50 persen.
- Sarana dan prasarana dasar terbangun hingga 50 persen.
- Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan mencapai 0,74.
- Pemindahan 1.700–4.100 aparatur sipil negara (ASN).
- Layanan kota cerdas mencakup 25 persen wilayah.
“Pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN juga mencakup relokasi ASN dan sektor pertahanan-keamanan, serta penerapan sistem pemerintahan cerdas,” demikian bunyi Perpres tersebut.
Dengan syarat-syarat yang cukup berat itu, Nasdem mengingatkan agar IKN tidak hanya menjadi proyek ambisius, melainkan betul-betul bisa berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (RH)
