**PRADANAMEDIA/ PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/4).
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa arah pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah periode 2025–2030.
“Visi kami sebagai Gubernur adalah mengangkat harkat dan martabat, khususnya masyarakat Dayak dan umumnya masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045,” ujar Agustiar Sabran.
Gubernur juga memperkenalkan Program Prioritas Huma Betang, yang akan menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan. Program ini mencakup enam pilar utama: Kalteng Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni.
Pembangunan Zona Berbasis Potensi Daerah
Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan Kalteng akan diarahkan berdasarkan potensi kewilayahan melalui tiga zona strategis:
- Zona Timur: Fokus pada hilirisasi pangan, energi baru dan terbarukan, serta mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
- Zona Tengah: Pusat perdagangan, jasa, pariwisata, sentra pertanian terintegrasi, serta riset dan pendidikan.
- Zona Barat: Pengembangan hilirisasi sumber daya alam, industri, kawasan perdagangan besar, serta pariwisata dan konservasi berkelanjutan.
Gubernur mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat, kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung optimalisasi pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat Kalteng.
Fokus Pembangunan 2025-2026
Gubernur juga menekankan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2025–2026, antara lain:
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendidikan dan pengobatan gratis, khususnya bagi masyarakat perdesaan
- Pengembangan Shrimp Estate di wilayah barat
- Proyek infrastruktur strategis seperti:
- Jalan Palangka Raya – Kuala Kurun
- Jembatan Jelai di Sukamara-Ketapang
- Bendungan Muara Juloi, Murung Raya
- Trase Kereta Api
- Pengembangan Bandara Tjilik Riwut, Iskandar, dan H. Asan
- Stadion Hanau, Jalan Jenamas, Jalan Bahaur–Kuala Pembuang, Jalan Lingkar Selatan
- Pelabuhan Teluk Sangiang Bahaur, serta pengerukan alur sungai
Ia juga mendorong hilirisasi SDA dan industri serta percepatan digitalisasi infrastruktur, termasuk jaringan internet dan listrik di daerah tertinggal.
Sistem Opsen dan Kolaborasi Pajak
Gubernur turut menyoroti implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Ia menekankan bahwa sistem Opsen (tambahan pajak proporsional) membuka peluang besar bagi kabupaten/kota untuk mendapatkan bagi hasil lebih besar—dengan syarat adanya kepatuhan pajak.
“Kami minta pemerintah daerah menyampaikan data awal, mengimbau masyarakat taat pajak, dan memastikan pelat KH digunakan. Jika tidak dilaksanakan, maka penyaluran Bagi Hasil Pajak bisa ditunda,” tegasnya.
Arahan Mendagri: Musrenbang Harus Sinkron dengan Pembangunan Nasional
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk yang hadir secara langsung, menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri bahwa Musrenbang RKPD 2025 menjadi titik awal penting dalam penyelarasan kebijakan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.
“Ini adalah momen strategis. RKPD 2025 harus mampu menjembatani antara prioritas nasional dan potensi lokal untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.
Ia mendorong perencanaan berbasis data yang valid, evaluatif, dan responsif terhadap isu aktual seperti stunting, pengentasan kemiskinan, serta penguatan SDM dan ekonomi lokal. Ribka juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, apalagi pada periode transisi pemerintahan hasil Pilkada Serentak 2024.
“Kalimantan Tengah memiliki potensi luar biasa. RKPD 2025 harus mampu mengubah potensi itu menjadi program unggulan yang konkret dan berdaya saing,” pungkasnya.
Kehadiran Stakeholder Strategis
Musrenbang ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Bupati/Wali Kota se-Kalteng, Anggota Komisi I DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang, Plt. Sekda Katma F. Dirun, unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, serta Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang mengikuti secara daring. (RH)
