**PRADANAMEDIA/ NUSANTARA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, angkat bicara mengenai isu pemblokiran anggaran infrastruktur untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemblokiran anggaran seperti yang ramai diberitakan, melainkan hanya persoalan teknis dalam dinamika politik anggaran nasional.
“Sudah kok, sudah. Sebenarnya enggak jadi diblokir. Itu hanya masalah politik anggaran yang belum selesai saja,” ujar Dody saat ditemui usai acara Halal Bihalal bersama insan media di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (11/4).
Isu ini sempat mencuat menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap kelanjutan pembangunan IKN, yang menjadi proyek strategis nasional dan simbol masa depan Indonesia.
Namun, Dody meluruskan bahwa dinamika ini tidak hanya terjadi pada Kementerian PUPR, melainkan juga dirasakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) lainnya. “Enggak cuma IKN. Kita kenal dengan politik anggaran, kan? Dengan DPR, Komisi V, sudah selesai. Kita juga dengan Kementerian Keuangan, itu semua sudah beres. Sekarang tinggal proses-proses teknis lanjutan saja,” jelasnya.
Sebagai langkah percepatan, Dody menyampaikan bahwa Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, bersama sejumlah Direktur Jenderal akan segera melakukan kunjungan kerja ke wilayah IKN. Tujuannya untuk memetakan langkah-langkah strategis dan mempercepat progres pembangunan di lapangan.
“Makanya Bu Wamen, beberapa Dirjen akan ke IKN untuk berusaha apa yang bisa dipercepat,” tutupnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelangsungan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis dan politis di tengah transisi kebijakan nasional. (RH)
