Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 300 perizinan yang selama ini membebani sektor investasi hulu migas di Indonesia. Menurutnya, perizinan yang terlalu banyak ini harus dievaluasi dan dipangkas untuk mempermudah investasi masuk ke Indonesia.
“Pemerintah sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terukur, khususnya dalam regulasi perizinan. Saat ini, jumlah perizinan kita terlalu banyak, sekitar 300 lebih izin,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Rabu (11/9). Ia menegaskan bahwa proses perizinan untuk investasi hulu migas akan dipangkas secara signifikan. “Kami akan memotong dan mengurangi perizinan ini untuk meningkatkan efisiensi,” tegasnya.
Bahlil juga mengungkapkan rencananya untuk berdialog dengan kontraktor kontrak kerja sama (K3S) mengenai masalah dan peluang berbagi pendapatan dalam sektor minyak dan gas bumi. Ia menyadari bahwa persaingan global dalam menarik investor sangat ketat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberikan insentif yang diperlukan untuk menarik modal asing ke Indonesia.
“Kita akan memperhatikan insentif yang efektif untuk menarik investor. Saat ini, hampir semua negara berlomba-lomba untuk menarik foreign direct investment (FDI) di sektor hulu migas,” kata Bahlil.
Ia juga mencatat bahwa lifting minyak Indonesia saat ini hanya mencapai 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi dalam negeri mencapai 1,6 juta barel per hari. “Ada potensi besar untuk meningkatkan pendapatan jika kita bisa meningkatkan produksi minyak. Saat ini, lifting minyak kita menyumbang sekitar US$12 miliar atau Rp184 triliun per tahun,” ujarnya.
Bahlil menambahkan bahwa peningkatan lifting minyak akan berdampak positif pada pendapatan negara, mengurangi impor, menciptakan lapangan pekerjaan, dan secara bertahap mendekatkan Indonesia pada kemandirian energi. “Ini adalah langkah penting untuk menuju kemandirian energi dan memperkuat perekonomian negara,” tandasnya. (KN)
