PALANGKA RAYA – Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Garda Antang Patahu Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kalimantan Tengah, Raih Tiup, memberikan tanggapan terkait kegiatan konsolidasi mahasiswa yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangka Raya (BEM UPR). Dalam wawancara melalui telepon seluler pada Selasa (18/2), Raih Tiup menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan ajang brainstorming bagi mahasiswa dalam merumuskan ide dan gagasan mengenai kebijakan Presiden Prabowo-Gibran yang akan dibahas di sekretariat BEM UPR.
Menurutnya, kebijakan politik nasional dan daerah yang diambil pemerintah telah melalui proses yang sistematis, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga pembentukan regulasi oleh legislatif. Langkah-langkah ini dianggap sebagai upaya yang tepat dan berpihak kepada rakyat. Beberapa program prioritas seperti penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan untuk ketahanan pangan, serta pengembangan energi terbarukan, dirancang berdasarkan kajian mendalam dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
Raih Tiup juga mengingatkan mahasiswa agar dalam mengadakan forum diskusi, mereka perlu melakukan kajian hukum dan sosial yang berbasis data dan fakta. Ia menegaskan bahwa kegiatan semacam ini harus memiliki keluaran yang jelas dan bersifat membangun, bukan sekadar ajang berkumpul tanpa menghasilkan solusi konkret. “Jangan sampai kegiatan ini dianggap hanya sebagai bentuk keberpihakan tertentu, tetapi harus benar-benar memberikan kritik dan saran yang objektif kepada pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya melihat kebijakan pemerintah secara menyeluruh dari berbagai perspektif, bukan hanya dari satu atau dua sisi saja. Menurutnya, pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika sosial akan menghasilkan pandangan yang lebih adil dan konstruktif.
Sebagai Ketua Ormas Garda Antang Patahu DPW Kalimantan Tengah, Raih Tiup menyatakan dukungannya terhadap langkah dan kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai selaras dengan falsafah huma betang. Ia menilai bahwa program-program pemerintah yang dijalankan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk tetap kritis namun konstruktif dalam menyampaikan pendapat. Dalam setiap kegiatan, mahasiswa diharapkan tetap menjaga ketertiban umum serta menjunjung tinggi prinsip cinta tanah air dan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Mahasiswa adalah kaum intelektual dan ujung tombak generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, peran mereka harus selalu diarahkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (RH)
