**PRADANAMEDIA /NUSA DUA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menyampaikan pidato politik pada penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8).
“Saudara-saudara sekalian, di pengujung pidato politik ini saya ingin menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam demokrasi kita. Saya ulangi agar selalu diingat: dalam sistem presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” tegas Megawati.
Presiden ke-5 RI itu menekankan bahwa demokrasi di Indonesia seharusnya dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat dan konstitusi, bukan sekadar tarik-menarik kekuasaan. “Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi, jangan diubah-ubah,” ujarnya.
Megawati memastikan bahwa PDI-P tidak akan memosisikan diri sebagai oposisi ataupun bergabung secara formal dalam koalisi pemerintah. Sebaliknya, partai berlambang banteng moncong putih ini akan bertindak sebagai kekuatan penyeimbang demi memastikan arah pembangunan tetap sesuai konstitusi dan berpihak pada rakyat.
“Oleh karena itu, PDI-P tidak memposisikan diri sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kami adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan tegas menjadi penyeimbang,” kata Megawati.
Ia menegaskan, PDI-P akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, namun tidak segan bersikap kritis jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan rakyat. “Kita akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, kita juga akan bersuara lantang terhadap setiap penyimpangan dari nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.
Megawati menambahkan bahwa keberpihakan PDI-P tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan oleh nilai kebenaran dan moral politik yang diajarkan Bung Karno. “Bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar kekuasaan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik Bung Karno,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025–2030. Proses pengukuhan berlangsung cepat setelah seluruh peserta kongres secara bulat menyatakan dukungan agar ia kembali memimpin partai. “Begitu sidang pertama dibuka, 100 persen peserta mendesak agar Ibu segera dikukuhkan. Jadi sudah selesai,” ungkap Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun.
Agenda kongres kemudian dilanjutkan dengan pembagian peserta ke dalam komisi-komisi yang akan menyusun rencana strategis dan rekomendasi partai ke depan. (RH)
