Pradanamedia/Buntok — Sejumlah masyarakat adat Dayak Desa Kalahien menyampaikan sikap penolakan terhadap rencana kegiatan operasional KSOP Rangga Ilung bersama PT Nusantara Yaksa Bahari. Penolakan tersebut disampaikan secara terbuka melalui aksi penyampaian pernyataan sikap yang berlangsung di atas Jembatan Kalahien, Senin (19/1/2026) pagi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar pukul 13.00 WIB pada hari yang sama, aparat melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap Bobo selaku koordinator aksi. Langkah ini dilakukan menyusul beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan masyarakat adat Dayak Desa Kalahien menyuarakan penolakan secara langsung di lokasi jembatan.

Sumber menyebutkan, aksi tersebut merupakan respons atas rencana operasional KSOP Rangga Ilung dan PT Nusantara Yaksa Bahari di wilayah Jembatan Kalahien. Masyarakat menilai rencana tersebut tidak mempertimbangkan keberadaan warga lokal yang selama ini menggantungkan hidup dan berperan aktif di kawasan tersebut.

Bobo menjelaskan, pihaknya memperoleh informasi terkait adanya pertemuan antara KSOP Rangga Ilung dan PT Nusantara Yaksa Bahari di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang membahas teknis pelaksanaan kegiatan di Jembatan Kalahien. Rencana tersebut dinilai disusun tanpa melibatkan masyarakat setempat, padahal warga Dayak Desa Kalahien selama ini berkontribusi dalam membantu pemanduan kapal tongkang yang melintas di area jembatan.

Aksi penyampaian sikap diketahui berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB di atas Jembatan Kalahien dan dilakukan secara terbuka oleh masyarakat adat setempat. Dalam pernyataannya, mereka menyampaikan pesan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan harapan pemerintah pusat tidak membiarkan masyarakat lokal tersisih di wilayahnya sendiri.

Masyarakat adat Dayak Desa Kalahien menegaskan penolakan terhadap pengelolaan Jembatan Kalahien oleh pihak yang berasal dari luar Kalimantan Tengah. Mereka menilai selama ini masyarakat setempat telah menjaga dan berperan dalam aktivitas di sekitar jembatan tersebut, sehingga keterlibatan pihak luar dianggap mengancam keberlangsungan mata pencaharian warga.

Inti tuntutan yang disampaikan adalah permohonan agar pengelolaan dan pengamanan Jembatan Kalahien tetap melibatkan tenaga lokal serta menolak dominasi pihak eksternal dari luar daerah. Masyarakat juga menegaskan komitmen mereka untuk mempertahankan hak dan peran yang selama ini dijalankan.

Secara keseluruhan, kegiatan penyampaian pernyataan sikap berlangsung dengan aman dan tertib. Tidak ditemukan adanya tindakan anarkis, provokasi kekerasan, maupun penyebaran informasi palsu selama aksi berlangsung. Setelah kegiatan selesai, situasi di sekitar Jembatan Kalahien terpantau kondusif dan terkendali. (AK)