**PRADANAMEDIA / PARIS — Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi mengumumkan bahwa wilayah Kaledonia Baru akan diberi status sebagai negara bagian dalam Republik Prancis. Pernyataan tersebut disampaikan Macron pada Sabtu (12/7), bersamaan dengan penandatanganan kesepakatan baru sepanjang 13 halaman yang dinilai sebagai tonggak sejarah penting dalam hubungan antara Paris dan wilayah Pasifik yang dekat dengan Indonesia itu.
“Negara Kaledonia Baru di dalam Republik: Ini adalah bentuk kepercayaan,” tulis Macron melalui akun media sosial X. Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai momen bersejarah yang membuka lembaran baru pasca rangkaian ketegangan dan referendum terkait kemerdekaan.
Dalam pertemuan dengan para tokoh politik dan masyarakat sipil dari Kaledonia Baru di Paris, Macron menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi titik balik setelah dua perjanjian terdahulu dan tiga kali referendum yang tidak menghasilkan pemisahan wilayah tersebut dari Prancis.
“Melalui apa yang telah Anda tandatangani, Kaledonia Baru kini memulai babak baru menuju masa depan yang damai dan stabil dalam naungan Republik Prancis,” ujar Macron di hadapan para penandatangan.
Hasil Negosiasi 10 Hari, Jawaban atas Kebuntuan Politik
Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari negosiasi intensif selama 10 hari yang melibatkan perwakilan politik, ekonomi, dan masyarakat sipil dari Kaledonia Baru bersama para pejabat tinggi Prancis. Tujuan utamanya adalah membentuk kerangka konstitusional baru sebagai solusi atas kebuntuan politik pasca-referendum terakhir tahun 2021.
Dalam kesepakatan tersebut, Kaledonia Baru akan memiliki status negara bagian yang secara resmi tercantum dalam konstitusi Prancis. Meskipun bukan kemerdekaan penuh, status ini akan memberikan otonomi yang lebih luas, terutama dalam pengelolaan internal, sambil tetap berada dalam struktur kenegaraan Republik Prancis.
Prancis tetap memegang kendali atas urusan strategis seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan kebijakan moneter, tetapi memberikan ruang lebih besar bagi wilayah itu untuk menentukan kebijakan lokal secara mandiri.
Kompromi atas Ketegangan Politik dan Hak Pilih
Menteri Urusan Wilayah Seberang Laut, Manuel Valls, menyebut kesepakatan ini sebagai “kompromi cerdas” karena mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional Prancis dan aspirasi masyarakat Kaledonia Baru.
“Kesepakatan ini mempertahankan keterikatan dengan Prancis, namun juga memberikan lebih banyak kedaulatan kepada pulau tersebut,” ungkap Valls.
Salah satu poin penting yang diatur adalah pembentukan identitas kewarganegaraan ganda — warga dapat memiliki status sebagai warga Kaledonia Baru sekaligus warga negara Prancis.
Selain itu, aturan baru mengenai hak pilih turut diatur untuk meredam ketegangan politik. Ke depan, hanya penduduk yang telah menetap minimal 10 tahun di Kaledonia Baru yang berhak mengikuti pemilu lokal. Ketentuan ini dibuat untuk merespons kekhawatiran masyarakat adat Kanak yang selama ini merasa terancam kehilangan pengaruh politik akibat arus migrasi dari luar.
Latar Belakang Kerusuhan dan Dampak Ekonomi
Kaledonia Baru, yang berada di bawah kendali Prancis sejak abad ke-19, dihuni oleh sekitar 270.000 orang. Namun, ketegangan antara kelompok pro-kemerdekaan, terutama dari masyarakat adat Kanak, dan kelompok pro-Perancis telah berlangsung selama beberapa dekade.
Kerusuhan besar terjadi pada Mei 2024, setelah pemerintah Prancis mengusulkan perluasan hak pilih bagi ribuan penduduk non-pribumi. Gelombang protes meluas, menewaskan 14 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar €2 miliar (sekitar Rp38 triliun), atau sekitar 10 persen dari PDB wilayah itu.
Pengesahan Menunggu Referendum 2026
Kesepakatan ini, meskipun telah disetujui, belum sepenuhnya final. Pemerintah Prancis menjadwalkan pemungutan suara di parlemen pada akhir 2025, yang kemudian akan diikuti dengan referendum rakyat Kaledonia Baru pada 2026.
Selain aspek politik, kesepakatan juga mencakup paket pemulihan ekonomi dan reformasi sektor industri, termasuk revitalisasi industri nikel — komoditas ekspor utama wilayah tersebut yang strategis bagi transisi energi global.
Perjalanan Kaledonia Baru menuju otonomi yang lebih kuat kini memasuki babak baru, namun tantangan politik, sosial, dan ekonomi tetap menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak. (RH)
