Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mempersiapkan regulasi komprehensif terkait Artificial Intelligence (AI) melalui serangkaian diskusi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini direncanakan berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan.
“Kami akan menggelar enam kali pertemuan dengan melibatkan semua stakeholder selama sekitar dua hingga tiga bulan,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, saat ditemui di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).
Diskusi ini melibatkan pelaku industri, akademisi, masyarakat sipil, serta kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Nezar menambahkan bahwa para peserta akan diajak untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu diatur terkait penggunaan dan pengembangan AI.
“Kami akan mendalami rantai nilai AI, mulai dari pengembang, pengimplementasi, hingga pengguna akhir. Dari sini, kami akan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul,” jelasnya.
Hasil dari diskusi ini diharapkan menjadi sebuah dokumen kebijakan atau policy paper yang akan menjadi landasan akademik dalam merumuskan regulasi pemerintah terkait AI.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait AI sebagai langkah awal. “Kami sebenarnya sudah memiliki SE mengenai Artificial Intelligence. Kini, kami berencana meningkatkannya menjadi regulasi yang lebih kuat,” ujar Meutya di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin (13/1/2025).
Meutya juga menjelaskan bahwa tugas perumusan regulasi ini telah diserahkan kepada Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, beserta timnya. “Kami telah meminta Pak Wamen untuk menyusun timeline dan merancang langkah-langkah strategis,” tambahnya.
Melalui diskusi mendalam dengan berbagai pihak, Komdigi berkomitmen menyusun regulasi yang inklusif dan berbasis data untuk memastikan pengembangan AI di Indonesia berjalan etis, aman, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. (KN)
