PRADANMEDIA, TAMIANG LAYANG – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Barito Timur, Ahmad Janawi, menyampaikan sikap dukungan terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia bersama Komisi III DPR RI yang telah menyepakati bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Dalam keterangannya, Ahmad Janawi memandang bahwa penempatan Polri di bawah Presiden RI merupakan langkah yang konstitusional sekaligus strategis. Menurutnya, struktur tersebut penting untuk menjaga soliditas kelembagaan, netralitas institusi, serta profesionalisme Polri sebagai aparat penegak hukum negara.

Ia menilai, dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri memiliki landasan yang kuat untuk menjalankan tugas secara independen dan bertanggung jawab, tanpa terpengaruh oleh kepentingan sektoral maupun tarik-menarik politik praktis. Hal ini dinilai sejalan dengan semangat konstitusi dan arah reformasi institusi keamanan nasional.

Lebih lanjut, Ahmad Janawi meyakini bahwa Polri yang berada di bawah Presiden Republik Indonesia akan semakin mampu mewujudkan Polri yang profesional, presisi, dan berkeadilan. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, serta kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.,Rabu(04/02/26)

Sebagai pimpinan organisasi keagamaan, ia memandang bahwa stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil merupakan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, damai, serta harmonis. Oleh karena itu, dukungan terhadap Polri di bawah Presiden disebut sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga keutuhan dan ketenteraman nasional.

Di akhir pernyataannya, Ahmad Janawi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung Presiden Republik Indonesia dan DPR RI dalam mengawal Polri agar tetap konsisten menjalankan tugas secara profesional dan presisi. Dukungan kolektif tersebut diharapkan mampu memperkuat peran Polri sebagai institusi penegak hukum yang bekerja demi kepentingan bangsa dan negara.(LAN)