PRADANAMEDIA, PALANGKA RAYA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Tengah, Prof. Dr. Khairil Anwar, menyatakan dukungannya terhadap kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Menurut Prof. Khairil, penempatan Polri di bawah Presiden memiliki makna strategis, khususnya dalam konteks Presiden sebagai kepala negara yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap institusi kepolisian. Ia menilai, posisi tersebut justru memperkuat profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

“Pada dasarnya saya mendukung Polri berada di bawah Presiden, dalam artian Presiden sebagai kepala negara,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Presiden memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Dalam konteks Polri, Prof. Khairil menekankan pentingnya menempatkan Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, sehingga setiap kebijakan dan perintah yang diberikan bersifat kenegaraan dan mengutamakan kepentingan nasional.

“Jika Polri berada di bawah Presiden selaku kepala negara, maka Presiden bertindak sebagai negarawan. Semua keputusan dan arah kebijakan ditujukan untuk kepentingan negara, bukan kepentingan politik praktis,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Khairil menyoroti pentingnya reformasi Polri yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi lebih menekankan pada perubahan kultur dan mentalitas institusi, mulai dari jajaran pimpinan hingga anggota di lapangan.

Ia juga menilai bahwa citra Polri perlu dibangun secara berimbang di ruang publik. Menurutnya, berbagai tindakan positif Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat seharusnya lebih sering diangkat dan disebarluaskan, bukan hanya pemberitaan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu.

“Tindakan-tindakan Polri yang humanis dan berpihak kepada masyarakat perlu terus diviralkan, jangan hanya kesalahan oknum yang selalu menjadi sorotan,” tegasnya.

Prof. Khairil menambahkan, pembenahan Polri harus dilakukan secara menyeluruh di semua lini agar kepercayaan publik terus meningkat dan institusi kepolisian semakin kuat dalam menjalankan perannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (AK)