Muhammad Hafiz Muliadin, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Pangkalan Bun, menyampaikan dukungan tegasnya terkait kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem pemerintahan nasional. Ia menegaskan bahwa Polri sebaiknya berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kementerian atau lembaga lain, sebagai upaya menjaga profesionalitas, independensi, dan netralitas dalam penegakan hukum.

Menurut Muhammad Hafiz Muliadin, posisi Polri di bawah Presiden merupakan langkah strategis yang penting agar institusi kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara efektif, adil, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Penempatan ini, menurutnya, menjadi fondasi utama untuk memastikan Polri tetap menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat secara menyeluruh.

“Polri harus berada langsung di bawah Presiden agar penegakan hukum berjalan profesional, independen, dan objektif,” tegas Muhammad Hafiz Muliadin.,Jum’at(30/01/26)

Sebagai Ketua HMI, ia menekankan bahwa dukungan mahasiswa dan tokoh masyarakat terhadap Polri sangat penting untuk memperkuat legitimasi lembaga kepolisian. Dukungan publik, menurutnya, menjadi salah satu pilar utama agar Polri dapat menjalankan fungsinya secara netral, profesional, dan berkeadilan. Selain itu, ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung Polri juga merupakan bentuk penguatan demokrasi, karena memastikan lembaga hukum tetap bekerja sesuai aturan dan amanat reformasi.

Muhammad Hafiz Muliadin menambahkan bahwa independensi Polri bukan hanya menjadi tanggung jawab internal institusi, tetapi juga menjadi perhatian semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh masyarakat, dan pemimpin daerah. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjaga kredibilitas Polri, menegakkan hukum secara konsisten, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ia menegaskan bahwa struktur yang jelas—dengan Polri langsung berada di bawah Presiden—memberikan ruang bagi kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga keamanan masyarakat secara berkelanjutan. Dukungan penuh dari elemen masyarakat menjadi kunci agar Polri tetap kredibel, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pernyataan Muhammad Hafiz Muliadin menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden bukan sekadar formalitas struktural, melainkan fondasi utama bagi profesionalitas, independensi, dan integritas lembaga kepolisian. Dengan dukungan dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan mahasiswa, Polri diharapkan dapat terus menegakkan hukum secara adil, menjaga ketertiban, dan memastikan keamanan nasional tetap terjaga, termasuk di wilayah Pangkalan Bun dan sekitarnya.

Dengan penegasan ini, Muhammad Hafiz Muliadin berharap agar Polri dapat terus berfungsi sebagai institusi yang kredibel, netral, dan mampu melaksanakan penegakan hukum secara profesional, sehingga masyarakat merasa terlindungi dan stabilitas nasional tetap terjaga.(LAN)