Pradanamedia/Palangka Raya – Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, Prof. Dr. Andrie Elia Embang, S.E., M.Si, menegaskan komitmen penuh lembaga adat dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat peran adat di tengah dinamika pembangunan di Kalteng.
Andrie menyoroti persoalan lahan dan perkebunan yang kerap memicu ketegangan. Ia menekankan bahwa penyelesaiannya harus mengutamakan jalur adat, dialog, dan koordinasi lintas pihak. “Setiap masalah lahan sebaiknya diselesaikan lewat mekanisme adat, dialog konstruktif, dan koordinasi dengan pemerintah, aparat, dan perusahaan. Jangan sampai berkembang menjadi konflik terbuka,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa lembaga adat di semua tingkatan memegang peran penting dalam memediasi, mengklarifikasi, dan mengawal aspirasi masyarakat Dayak. Penguatan kelembagaan adat, kata Andrie, menjadi kunci agar suara masyarakat tersampaikan secara adil dan sesuai prosedur.
Tak hanya itu, Andrie menolak keras segala bentuk provokasi maupun penyebaran informasi keliru yang dapat memecah belah masyarakat. “Kami menolak tindakan provokatif dan informasi palsu yang mengancam persatuan masyarakat Dayak. Persatuan adalah kekuatan kita,” ujarnya.
DAD Kalteng juga menyampaikan dukungan terhadap percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah selama dilakukan melalui pola kemitraan yang adil dan menghormati hak masyarakat adat. “Pembangunan harus memberi manfaat merata. Kemitraan harus transparan dan berkeadilan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Andrie menegaskan komitmen DAD untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif melalui komunikasi aktif dengan Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. “Kami akan terus memperkuat komunikasi demi menjaga keamanan dan persatuan,” pungkasnya. (AK)
