Pradanamedia/Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan sejumlah syarat penting sebelum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang akan meresmikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Salah satu syarat utama adalah kesiapan infrastruktur secara menyeluruh.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa sarana dan prasarana pemerintahan di IKN, baik untuk fungsi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus telah dibangun secara lengkap sebelum Keppres ditandatangani Presiden.
“Perhitungan terakhir menunjukkan bahwa kita menargetkan dalam tiga tahun ke depan seluruh infrastruktur vital yang mendukung jalannya pemerintahan di IKN dapat selesai. Ini menjadi syarat utama sebelum Keppres Pemindahan Ibu Kota dapat diterbitkan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Ia juga menanggapi berbagai masukan terkait IKN, termasuk usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkantor di Nusantara, serta pemindahan kantor-kantor BUMN ke wilayah tersebut. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai usulan, namun fokus utama saat ini tetap pada percepatan pembangunan infrastruktur.
“Kami menerima seluruh masukan yang ada. Tapi sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, prioritas pemerintah tetap menyelesaikan pembangunan IKN secepatnya sesuai rencana awal,” tegas Prasetyo.
Progres Pembangunan Infrastruktur IKN
Otorita IKN sebelumnya melaporkan capaian signifikan dalam pembangunan infrastruktur pada Juni lalu. Salah satunya adalah proyek pembangunan 47 tower hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta unsur pertahanan dan keamanan (Hankam) yang telah mencapai progres 97,46%.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengungkapkan bahwa hingga Mei 2025, progres keseluruhan pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mencapai 77,365%, termasuk proyek yang sudah rampung.
“Pembangunan 47 tower untuk ASN dan Hankam saat ini hampir selesai, progresnya mencapai 97,46%. Sementara pembangunan hunian vertikal TNI masih berada di angka 27,32%,” jelas Danis pada Kamis (5/6/2025).
Untuk sektor investasi, Otorita IKN mencatat bahwa realisasi investasi langsung (direct investment) telah mencapai 86,67%. Meski begitu, Danis belum merinci nilai nominal investasi yang masuk. Beberapa proyek infrastruktur tambahan juga sedang dalam proses lelang.
Sementara itu, data Otorita IKN per 11 April 2025 mencatat progres pembangunan tahap pertama (Batch 1) mencapai 98,55%, tahap kedua (Batch 2) 84,04%, dan tahap ketiga (Batch 3) 48%.
Beberapa Proyek Strategis Telah Rampung
Sejumlah proyek strategis di IKN telah selesai sepenuhnya, di antaranya:
- Bendungan Sepaku Semoi
- Intake Sungai Sepaku
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM)
- Istana Negara dan Lapangan Upacara
- Istana Garuda
- Kantor Sekretariat Presiden (Setpres)
- Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)
Untuk pembangunan kompleks kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Kemenko 1 dan 3 telah selesai 100%, Kemenko 2 mencapai 94%, dan Kemenko 4 di tahap finishing dengan progres 98%.
Adapun pembangunan Bandara VVIP IKN juga menunjukkan kemajuan pesat. Progres sisi darat telah rampung 100%, sedangkan sisi udara sudah mencapai 97,8% per April 2025.
Dengan pencapaian tersebut, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan agar syarat penerbitan Keppres pemindahan ibu kota segera terpenuhi dalam waktu tiga tahun mendatang. (AK)
