Raih Tiup, S. Pd, Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Kalimantan Tengah
PRADANAMEDIA / PALANGKA RAYA – Dalam momentum peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, hal baru dalam perhatian publik mengarah pada keberanian kepala daerah dalam memimpin pembangunan ekonomi daerah. Pemerhati lingkungan dan kebudayaan Kalimantan Tengah, Raih Tiup, menegaskan bahwa pemimpin di 13 kabupaten serta Kota Palangka Raya tidak boleh hanya mengandalkan suntikan dana dari pemerintah pusat (APBN), melainkan berani mengoptimalkan potensi melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Raih, yang juga mantan Komisioner KPID Kalimantan Tengah, salah satu sektor yang layak dijadikan prioritas adalah pengembangan usaha masyarakat petani kakao. Komoditas ini dinilai memiliki prospek cerah untuk menjadi unggulan baru, mendampingi sawit dan tambang yang selama ini dominan.
“Kepala daerah seharusnya berani mengambil langkah strategis. Jangan hanya bergantung pada APBN. Dengan pengelolaan APBD yang tepat, program pemberdayaan petani bisa berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata,” tegasnya, dalam HUT RI-80.
Lebih lanjut, Raih menilai dukungan kepada petani tidak cukup hanya sebatas wacana, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk nyata: mulai dari penyediaan bibit unggul, pelatihan teknis, kemudahan akses permodalan, hingga jaminan pasar bagi hasil panen.
Dengan langkah konkret ini, pembangunan ekonomi daerah akan lebih terasa adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Jangan biarkan kakao hanya jadi wacana. Jika dikelola serius, kakao bisa meningkatkan pendapatan petani, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Raih juga menekankan bahwa keberanian kepala daerah dalam mengelola anggaran daerah akan menjadi penentu apakah seorang pemimpin layak disebut visioner atau hanya sekadar menunggu instruksi dari pusat.
“Sejarah akan mencatat siapa kepala daerah yang berani menghadirkan terobosan nyata bagi rakyatnya,” pungkasnya. (RH)
