Pradanamedia / Jakarta, 25 Agustus 2025 — Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memperkuat tata kelola dan kelembagaan pemerintah desa di seluruh Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui sejumlah program strategis, salah satunya adalah optimalisasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
“Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa demi mewujudkan tata kelola yang baik dan pembangunan desa yang berkualitas,” ujar Ribka saat mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam Musyawarah Nasional (Munas) APDESI Merah Putih di Aula Makarti Muktitama, Kemendes PDTT, Jakarta.
Ribka menjelaskan bahwa P3PD dijalankan melalui empat strategi utama. Pertama, meningkatkan kapasitas pemerintah dan perangkat desa berdasarkan kebutuhan riil. Kedua, memperkuat pembangunan yang partisipatif melalui sistem pendampingan yang lebih baik dan peningkatan kapasitas masyarakat. Ketiga, memperkenalkan sistem insentif berbasis kinerja untuk memacu perbaikan di tingkat desa. Keempat, memperkuat sistem informasi desa berbasis teknologi guna menunjang koordinasi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi.
Selain P3PD, Kemendagri juga menggulirkan berbagai inisiatif pengembangan kapasitas aparatur desa, termasuk pelatihan bagi pengurus Tim Penggerak PKK dan percepatan pengembangan desa cerdas (smart village) dengan semangat kolaboratif. Transformasi menuju desa digital, kata Ribka, mencakup empat pilar utama: masyarakat, infrastruktur, pemerintahan, dan ekonomi.
Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah tantangan, seperti terbatasnya akses telekomunikasi, minimnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, serta keterbatasan anggaran desa dan pembiayaan usaha. Meski begitu, melalui program nasional yang inklusif, setiap desa diyakini dapat memiliki kesempatan dan akses yang setara terhadap teknologi.
“Berbagai langkah penguatan ini akan terus dilakukan agar aparatur desa semakin kapabel dan desa-desa kita menjadi mandiri serta berdaya saing tinggi,” tegas Ribka.
Dalam kesempatan itu, Ribka juga menekankan pentingnya peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Ia mendorong agar desa-desa terus meningkatkan kemandirian melalui tata kelola yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, serta mengembangkan sektor ekonomi produktif seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan guna mendukung kebutuhan industri kota.
“Saya berharap desa juga menjadi pusat pengembangan keterampilan masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan,” tutupnya.
Munas APDESI Merah Putih ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, pejabat dari berbagai kementerian/lembaga, serta para kepala desa dari seluruh Indonesia. (AK)
