Pradanamedia/Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menegaskan kesiapan Pemprov Kalteng dalam mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Hal itu disampaikan Edy usai mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Nataru yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari ruang kerjanya di Palangka Raya, Senin (1/12/2025).
Dalam rakor yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian tersebut, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem. Edy mengatakan arahan tersebut sangat penting sebagai pedoman bagi daerah untuk meningkatkan kewaspadaan.
“Kalteng memang relatif aman dari fenomena siklon seperti disampaikan BMKG, tapi kewaspadaan tetap wajib. Antisipasi jangan sampai kendor,” ujar Edy.
Ia juga menyoroti peringatan Mendagri terkait potensi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Menurutnya, meski Kalteng sudah memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan pengamanan Nataru, koordinasi lintas instansi tetap harus diperkuat.
“Kita sudah terbiasa menghadapi Nataru, tapi tetap harus ada konsolidasi dengan Forkopimda dan semua pemangku kepentingan untuk mematangkan rencana pengamanan,” tegasnya.
Edy mengungkapkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan menggelar rapat khusus bersama Forkopimda untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem serta menjaga stabilitas layanan publik. Ia menekankan bahwa seluruh aspek operasional harus dipastikan siap, mulai dari transportasi, pasokan pangan, hingga pengaturan keramaian di lokasi-lokasi yang berpotensi padat.
“Yang paling penting itu kesiapan armada, personel, pos pengamanan, dan layanan kesehatan. Semua harus benar-benar siap,” kata Edy.
Menanggapi arahan Mendagri terkait pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencegah insiden besar seperti tragedi Halloween di Seoul, Edy memastikan pengamanan Nataru di Kalteng tidak akan bergantung pada satu satuan tugas saja. Pemerintah provinsi akan memperkuat kolaborasi antara Polri, TNI, Basarnas, BNPB, Bulog, serta organisasi perangkat daerah teknis. (AK)
