PRADANAMEDIA/ JAKARTA – Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan, M. Qodari, menekankan pentingnya pemerintah untuk memandang media sebagai mitra strategis dalam komunikasi publik. Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah dan media akan membantu penyampaian serta implementasi kebijakan publik agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Pernyataan ini disampaikan Qodari dalam program Satu Meja Kompas TV pada Kamis (27/3), merespons beberapa pernyataan kontroversial yang belakangan muncul dari sejumlah menteri dan pimpinan lembaga dalam menanggapi isu-isu tertentu.
“Setiap pemerintahan harus memahami bahwa mereka tidak beroperasi dalam ruang hampa. Media adalah mitra yang memiliki peran krusial dalam menyebarluaskan informasi kebijakan publik. Perspektif ini harus dikembangkan agar komunikasi pemerintah berjalan dengan baik,” ujar Qodari.
Komunikasi Publik, Kunci Keberhasilan Kebijakan
Qodari menekankan bahwa komunikasi yang efektif sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan media yang berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Sebagai contoh, media dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah. Jika angka partisipasi masih rendah, media bisa mengangkat isu ini sehingga dapat ditindaklanjuti dengan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat.
“Bukan hanya sekadar komunikasi, tetapi juga edukasi. Sebab, meskipun masyarakat tahu ada program cek kesehatan gratis, banyak yang tetap enggan untuk ikut. Di sinilah peran media dalam membantu mengedukasi mereka,” tambahnya.
Evaluasi Komunikasi Pemerintah
Ke depan, Qodari meyakini bahwa pemerintah perlu mengevaluasi strategi komunikasi publiknya. Menurutnya, diperlukan mekanisme baru yang lebih efektif, termasuk pembaruan informasi yang lebih sistematis dan terarah.
“Harus ada pedoman yang jelas mengenai arah komunikasi pemerintah, sehingga masyarakat dapat memahami orientasi dan tujuan kebijakan yang diambil. Ini mungkin tampak sebagai langkah kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar,” tandasnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, komunikasi pemerintah menjadi sorotan, terutama setelah munculnya pernyataan kontroversial dari sejumlah pejabat, seperti komentar Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait konsumsi kepala babi serta pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengenai gizi pemain sepak bola nasional.
Diharapkan dengan evaluasi dan perbaikan strategi komunikasi, pemerintah dapat lebih efektif dalam menyampaikan kebijakan serta membangun kepercayaan publik melalui sinergi yang lebih erat dengan media massa. (RH)
