**PRADANAMEDIA/ SUKAMARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan evaluasi lapangan terhadap kondisi Jembatan Sei Jelai yang terletak di Kabupaten Sukamara, Sabtu (7/6). Infrastruktur ini memiliki peran penting sebagai penghubung antara Kabupaten Sukamara (Kalteng) dan Kabupaten Ketapang (Kalbar), namun hingga kini belum dapat difungsikan secara optimal.
Jembatan yang mulai dibangun sejak tahun 2005 dan telah rampung secara fisik pada 2023, masih belum digunakan karena adanya kendala pada akses jalan penunjang.
Herson B Aden, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, mengungkapkan bahwa sekitar 2,5 kilometer ruas jalan menuju jembatan masih dalam kondisi belum layak dilalui.
“Selain itu, terdapat sekitar 350 meter jalan yang memerlukan penanganan khusus, baik dari segi struktur maupun pemeliharaan,” ujar Herson saat melakukan peninjauan langsung di lokasi.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalteng telah melakukan sejumlah langkah intervensi agar Jembatan Sei Jelai bisa segera dioperasikan. Keberadaan jembatan ini dinilai sangat penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang, serta penguatan konektivitas antarwilayah di Kalimantan.
“Kami tidak hanya berharap dari anggaran pemerintah. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan juga telah menyatakan kesiapan berkontribusi dalam penyelesaian akses jalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa hasil evaluasi ini akan segera dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara, Sunardi, menyampaikan harapannya agar jembatan tersebut dapat segera difungsikan demi mendukung aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Sunardi juga menyoroti pentingnya dukungan dari Pemprov dalam hal koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya untuk percepatan izin pemanfaatan lahan yang menjadi salah satu kendala utama dalam proses penyambungan akses jalan.
“Jalan penghubung ini akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lintas provinsi. Kami harap realisasinya segera dapat dinikmati oleh warga,” tutup Sunardi.
Pemerintah daerah dan masyarakat kini menanti langkah konkret dari semua pihak, agar jembatan strategis ini tak sekadar menjadi monumen infrastruktur tanpa fungsi. (RH)
