**PRADANAMEDIA / JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pendekatan pelarangan semata terhadap gim digital seperti Roblox tidak cukup efektif untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital. Menurutnya, pendidikan dan pemahaman yang baik terhadap anak-anak justru lebih penting dan berkelanjutan dalam menghadapi arus konten digital yang kian masif.
“Anak-anak harus dipahamkan, bukan sekadar dicegah,” tegas Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/8).
Pernyataan ini disampaikan Puan menyusul larangan bermain Roblox yang disuarakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang menilai gim tersebut memuat unsur kekerasan dan tidak layak diakses anak-anak.
Fokus Perlindungan Psikososial Anak
Puan menekankan bahwa larangan terhadap suatu gim bukanlah solusi utama, melainkan bagian dari strategi perlindungan menyeluruh terhadap psikososial anak di ruang digital.
“Masalahnya bukan hanya pada satu gim seperti Roblox. Tantangan utama kita adalah bagaimana membekali anak-anak dengan kemampuan berpikir kritis dan daya tahan digital sejak dini,” ujarnya.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya strategi literasi digital yang sistemik dan berkelanjutan, bukan sekadar respons insidental terhadap satu platform tertentu.
“Perlu ada reformasi literasi digital anak, mengingat begitu banyaknya konten tak layak anak yang bisa diakses secara bebas.”
Tiga Pilar Edukasi Digital: Anak, Orang Tua, dan Guru
Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa edukasi digital tidak bisa dibebankan hanya kepada anak, melainkan harus melibatkan orang tua dan tenaga pendidik. Menurutnya, orang tua dan guru harus menjadi mitra aktif dalam membimbing anak menghadapi tantangan ruang digital.
“Orang tua dan guru pun perlu dibekali kemampuan membimbing, bukan hanya mengawasi,” katanya.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam hal kebijakan, Puan mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar tidak bekerja sendiri. Ia menyarankan dibentuknya kemitraan lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan pelaku industri teknologi.
“Saya mendorong agar segera dirancang Pedoman Nasional Perlindungan Anak di Ruang Digital secara komprehensif dan aplikatif.”
Dukungan Legislasi dan Anggaran dari DPR
Puan juga menyampaikan komitmen DPR RI untuk memberikan dukungan dari sisi legislasi dan penganggaran, agar kebijakan perlindungan anak di dunia digital tidak hanya berhenti di tingkat sektoral atau seremonial.
“Jika ruang digital adalah masa depan anak-anak kita, maka negara tidak boleh absen. Kita tidak cukup hanya melarang, tapi harus mempersiapkan generasi digital yang cerdas, kritis, dan aman,” pungkas Puan.
Latar Belakang: Kontroversi Larangan Roblox
Wacana pelarangan Roblox mencuat setelah Mendikdasmen Abdul Mu’ti melarang anak-anak bermain gim tersebut saat mengunjungi SDN Cideng 02, Jakarta Pusat, Senin (4/8). Ia menilai Roblox mengandung unsur kekerasan dan kata-kata tidak pantas yang bisa ditiru anak-anak.
“Yang main blok-blok (Roblox) itu jangan main ya, karena tidak baik,” kata Mu’ti, dikutip dari Antara News.
Sementara itu, Istana Kepresidenan juga tidak menutup kemungkinan untuk memblokir Roblox jika terbukti mengandung kekerasan yang berdampak pada anak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah siap menindak tegas semua platform yang melampaui batas etis.
“Kalau kontennya mempengaruhi perilaku anak-anak secara negatif, ya tidak menutup kemungkinan akan diblokir,” ujar Prasetyo. (RH)
