OLEH: Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda DwilaksanaKalemdiklat Polri
Hukum adalah simbol peradaban yang berpihak pada kemanusiaan. Mengapa demikian? Karena manusia, sebagai sumber daya utama, adalah aset terpenting sebuah bangsa. Maka, penegakan hukum sejatinya dilakukan untuk menyelesaikan konflik secara beradab, serta memiliki daya cegah agar konflik tidak berkembang lebih luas.
Penegakan Hukum dan Keadilan
Penegak hukum sejatinya juga adalah penegak keadilan. Keadilan menjadi yang utama dan pertama. Dalam praktiknya, apabila penegakan hukum tidak menghasilkan keadilan, maka aparat dapat mengambil langkah-langkah alternatif, seperti diskresi, alternative dispute resolution, maupun restorative justice.
Chryshnanda menjelaskan, penegakan hukum oleh polisi merupakan bentuk perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada korban serta pencari keadilan.
“Penegakan hukum oleh polisi bukan untuk mencari pengakuan dari tersangka, melainkan untuk membuktikan kebenaran secara ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian baik secara makro maupun mikro yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.
Transparansi dan Akuntabilitas
Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, administratif, fungsional, dan sosial. Tujuannya adalah menghadirkan kepastian hukum, membangun budaya tertib, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Kode etik bagi penegak hukum harus jelas: apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta sanksi atas pelanggarannya,” tegas Chryshnanda. (RH)
Sepuluh Prinsip Produk Hukum yang Ideal:
- Visioner
- Proaktif
- Berorientasi pada penyelesaian masalah (problem solving)
- Mencerminkan kualitas peradaban bangsa
- Memberikan rasa keadilan
- Melayani, melindungi, dan mengayomi korban serta pencari keadilan
- Memiliki efek pencegahan
- Memberi dampak luas dalam membangun budaya tertib hukum
- Bersifat edukatif dan mencerahkan
- Singkat, padat, jelas, dinamis, dan mudah diimplementasikan
