**PRADANAMEDIA/ JAKARTA — Tim kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan kembali bahwa ijazah milik kliennya adalah asli dan telah diverifikasi oleh institusi resmi yang berwenang, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM). Klarifikasi ini juga telah diberikan langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan dan Rektor UGM.
“Ijazah tersebut telah berkali-kali digunakan dalam proses pencalonan, mulai dari Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden Republik Indonesia, dan selalu lolos verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat,” tegas kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksana, dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4).
Firmanto menyatakan bahwa timnya tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terus menyebarkan narasi negatif dan menyesatkan mengenai keaslian ijazah Jokowi.
“Kami sedang mengkaji opsi hukum terhadap pihak-pihak yang terus menyebarkan fitnah serta melakukan upaya pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi,” ujarnya.
Ia menambahkan, isu mengenai ijazah palsu ini sudah beberapa kali dibawa ke pengadilan, dan dalam setiap proses hukum tersebut, Jokowi selalu dinyatakan tidak bersalah dan ijazahnya dinyatakan sah secara hukum.
Firmanto pun meminta kepada seluruh pihak untuk mengakhiri penyebaran hoaks dan narasi menyesatkan yang tidak berdasar hukum.
“Cukup sudah. Jangan lagi ada upaya menggiring opini publik tanpa dasar. Kami telah siap mengambil tindakan hukum jika hal ini terus berlanjut,” tegasnya.
Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Andra Reinhard, mengkritik keras komentar-komentar liar yang bermunculan di media sosial. Menurutnya, banyak pihak yang membuat pernyataan tanpa dasar hukum yang kuat, hanya untuk menggiring opini publik dan menciptakan keresahan.
“Kalau ada yang membandingkan dokumen tanpa wewenang resmi atau hanya mengandalkan asumsi di media sosial, itu tindakan liar. Kalau atas perintah undang-undang, lain cerita,” kata Andra.
Isu mengenai keaslian ijazah Jokowi memang kembali mencuat di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Padahal, masalah ini sudah tiga kali dibuktikan dan dimenangkan di pengadilan, menegaskan bahwa tidak ada unsur pemalsuan dalam dokumen tersebut. (RH)
