Pradanamedia/ Palangka Raya, 13 Juni 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Evaluasi Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk penanganan premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) bermasalah yang mengganggu ketertiban umum serta iklim investasi dan dunia usaha. Kegiatan ini dimulai pukul 08.45 WIB dan dihadiri berbagai unsur penting dari pusat hingga daerah.
Rapat ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, S.I.Kom., yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran pihak Kementerian Dalam Negeri sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas dan ketertiban.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kami menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri beserta jajaran. Kami siap mendukung penuh pembentukan dan penguatan Satgas Terpadu agar dapat bekerja secara efektif dalam menangani premanisme dan ormas bermasalah yang meresahkan masyarakat serta menghambat masuknya investasi,” tegas Gubernur.
Pembukaan rapat ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Kalteng, dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata antara Pemerintah Provinsi Kalteng dan Kementerian Dalam Negeri.
Adapun pejabat pusat yang hadir secara langsung di antaranya:
- Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
- Budi Arwan, S.STP., M.Si., Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri
Turut hadir pula unsur Forkopimda dan SOPD Provinsi Kalimantan Tengah, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah, serta sekitar 100 peserta dan tamu undangan.
Sementara itu, narasumber yang turut memberikan materi dalam rapat ini meliputi:
- Adi Subiarto, Direktur 5 Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi (BKPM)
- Brigjen Pol Dr. Andreas Aziz Saputra, Penyidik Tindak Pidana Utama Bareskrim Polri
- Nurzullah Andirani, Direktur Ideologi Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Kemenko Polhukam (hadir secara virtual)
- Dr. Soenata Lunan, Kepala Bidang Pemberdayaan Aparat Penegak Hukum Kemenko Polhukam (hadir secara virtual)
Rapat evaluasi ini menjadi momentum penting dalam menyatukan kekuatan lintas sektor guna menciptakan keamanan dan kepastian hukum yang kondusif bagi masyarakat serta dunia usaha di Kalimantan Tengah. (KN)
