**PRADANAMEDIA/ PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Forum perencanaan ini menjadi momentum penting dalam penyempurnaan rancangan RPJMD, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyepakati tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Selain itu, Musrenbang juga berfungsi sebagai wadah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan menuju tercapainya cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
“RPJMD ini merupakan tahapan awal dari pembangunan jangka panjang menuju 2045, disusun berdasarkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus sebagai kontribusi nyata Kalimantan Tengah dalam pembangunan nasional,” ujar Gubernur.
Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan dalam RPJMD ini adalah Kartu Huma Betang, sebuah inisiatif untuk menjamin akses masyarakat – terutama yang tinggal di pedalaman – terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Program ini dirancang agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.
“Kartu Huma Betang akan mulai efektif pada 2026. Saat ini sedang kami matangkan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tambah Agustiar.
Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Keberhasilan
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk memastikan pembangunan berjalan terpadu dan efisien.
“Keselarasan lintas level pemerintahan sangat penting dalam mengakselerasi program strategis nasional seperti Lumbung Pangan Nasional, Merdeka Belajar Global (MBG), Koperasi Merah Putih, Digitalisasi Pembelajaran, dan Sekolah Rakyat yang selaras dengan Asta Cita Presiden,” tegasnya.
Musrenbang RPJMD ini juga menghadirkan narasumber nasional yang memberikan pandangan dan arahan strategis. Salah satunya adalah Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Restuardy Daud, yang menyampaikan sambutan secara daring.
“RPJMD adalah instrumen politis sekaligus kontrak pembangunan antara kepala daerah dengan rakyat. Jika tidak dijalankan secara konsisten, maka kepercayaan publik akan terganggu,” ungkap Restuardy.
Selain itu, turut hadir sebagai narasumber Tri Dewi Virgiyanti, Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Purwanto, Direktur Dana Transfer Khusus Kemenkeu RI.
Komitmen Bersama Wujudkan Kalteng Maju dan Berkah
Musrenbang yang dilaksanakan secara hybrid (tatap muka dan virtual) ini dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Plt. Sekda Provinsi Leonard S. Ampung, serta para Anggota DPR dan DPD RI Dapil Kalteng, para wali kota dan bupati, unsur Forkopimda, seluruh Kepala OPD, dan perwakilan Bappeda se-Kalimantan Tengah.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi pemikiran demi menyusun arah pembangunan yang inklusif, terukur, dan berkelanjutan.
“RPJMD ini bukan hanya milik pemerintah daerah, tetapi milik seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Kami ingin memastikan pembangunan lima tahun ke depan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat dan sejalan dengan visi Kalteng Berkah, Kalteng Maju,” pungkas Gubernur. (RH)
