Pradanamedia/Surabaya – Perwakilan Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) menyampaikan pernyataan tegas terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dinilai merugikan para sopir logistik dari luar daerah.
“Kami dari Gerakan Sopir Truk Jawa Timur menyatakan keberatan atas tindakan Gubernur Kalimantan Tengah yang telah melakukan diskriminasi terhadap pelaku logistik, khususnya sopir dari luar wilayah Kalteng,” ujar perwakilan GSJT dalam sebuah video yang beredar.
GSJT juga menyoroti adanya pelanggaran terhadap hasil audiensi yang sebelumnya telah dilakukan antara pihak sopir dan pemerintah provinsi. Dalam pertemuan yang digelar pada 24 Juni lalu, disebutkan tidak akan ada sanksi bagi sopir yang mengangkut muatan over dimension over load (ODOL).
“Dalam hasil audiensi disebutkan tidak akan ada penindakan, baik berupa tilang maupun peringatan, terhadap kendaraan logistik bermuatan ODOL. Namun, kenyataannya, Gubernur Kalteng justru memberlakukan penahanan dan perlakuan diskriminatif terhadap kami,” lanjutnya.
Tak hanya menyampaikan protes, GSJT juga mengancam akan melakukan aksi lanjutan berupa pemblokiran akses pelabuhan jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan. Mereka mengklaim telah melakukan koordinasi dengan jejaring sopir di berbagai daerah.
“Jika tindakan ini terus dilanjutkan, kami bersama rekan-rekan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah siap melakukan penutupan pelabuhan di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Mereka mendesak Gubernur Kalimantan Tengah segera merespons pernyataan sikap ini. Jika tidak, GSJT mengaku akan segera menggalang aksi blokade secara terorganisir di empat pelabuhan strategis.
“Apabila peringatan ini diabaikan, kami akan segera bergerak dan melakukan penutupan terhadap empat pelabuhan utama sebagai bentuk perlawanan,” pungkasnya. (AK)
