PRADANAMEDIA / JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah memiliki peta jalan (roadmap) serta batas waktu (deadline) yang jelas. Pemerintah, kata Gibran, telah menyusun tahapan terukur untuk memastikan proses pemindahan ibu kota berjalan secara bertahap, berkelanjutan, dan lintas pemerintahan.
Hal itu disampaikan Gibran saat menerima Asta Tuntutan Mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
“IKN sudah ada roadmap-nya, sudah ada deadline-nya, sudah ada timeline-nya,” ujar Gibran di hadapan perwakilan mahasiswa.
Menurutnya, pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang nasional yang tidak bisa rampung dalam waktu singkat. Ia menegaskan bahwa transformasi besar seperti ini membutuhkan kesinambungan antarperiode pemerintahan.
“Masa mau langsung jadi dan seramai Jakarta? Ya enggak bisa. Namanya pembangunan itu berkelanjutan. Tidak bisa satu tahun, dua tahun, atau satu periode presiden. Harus diteruskan lintas pemerintahan,” tegasnya.
Selain membahas soal IKN, pertemuan tersebut juga menyinggung sejumlah isu strategis seperti pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), perluasan internet gratis untuk pendidikan, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, penguatan literasi digital, regulasi kecerdasan buatan (AI), hingga reformasi penegakan hukum.
Terkait program MBG, Gibran menyebut pemerintah terus melakukan evaluasi kualitas dan efektivitas agar program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak sekolah.
“Kita evaluasi terus menu dan pelaksanaannya. Banyak anak yang tadinya enggan berangkat sekolah, sekarang jadi semangat karena ada program MBG. Anak-anak yang pagi biasanya belum sarapan, sekarang bisa makan bergizi di sekolah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga menyoroti pentingnya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, yang dinilainya sebagai langkah konkret dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Yang nomor satu ini harus diperjuangkan bersama,” ujarnya menekankan.
Wapres memastikan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti secara konstruktif dan terbuka, sebagai bagian dari dialog berkelanjutan antara pemerintah dan dunia kampus.
“Asta tuntutan mahasiswa Unair November 2025 saya terima,” ucap Gibran.
Sementara itu, dosen Unair Novri Susan yang turut mendampingi mahasiswa menyampaikan apresiasi atas kesediaan Wapres menerima langsung aspirasi mereka.
“Terima kasih sudah diterima, dan semoga bisa kita perjuangkan bersama, Pak,” kata Novri.
Langkah Gibran menerima langsung aspirasi mahasiswa menandai upaya pemerintah memperkuat dialog publik dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan nasional. Sikap terbuka ini juga memperlihatkan bahwa kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, reformasi hukum, serta evaluasi program sosial tidak semata-mata ditentukan dari atas, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi. (RH)
