**PRADANAMEDIA / KUALA LUMPUR – Gelombang unjuk rasa besar melanda jantung Ibu Kota Malaysia pada Sabtu (26/7), saat lebih dari 18.000 warga turun ke jalan menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengundurkan diri. Aksi ini dipicu oleh melonjaknya biaya hidup dan kekecewaan publik atas reformasi yang dinilai jalan di tempat.
Massa demonstran—yang sebagian besar berpakaian serba hitam dan mengenakan ikat kepala bertuliskan “Turunlah Anwar”—memadati kawasan pusat kota Kuala Lumpur dan bergerak menuju Lapangan Merdeka. Di sana, sejumlah tokoh oposisi dan aktivis menyampaikan orasi, menyuarakan keresahan masyarakat yang merasa terhimpit oleh kebijakan ekonomi pemerintah.
Menurut keterangan kepolisian, jumlah peserta aksi mencapai sekitar 18.000 orang. Demonstrasi ini menjadi salah satu aksi politik terbesar sejak Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri pada November 2022.
Kebijakan pemerintah yang memperluas cakupan pajak penjualan dan jasa serta penyesuaian subsidi dinilai publik justru membebani rakyat, bukan meringankan. Langkah-langkah ini dinilai berlawanan dengan janji awal Anwar yang ingin membawa semangat reformasi dan keadilan sosial ke dalam pemerintahan.
Menanggapi tekanan publik, Anwar pekan ini mengumumkan sejumlah paket bantuan seperti pemberian uang tunai langsung, subsidi tambahan bagi keluarga miskin, dan rencana penurunan harga bahan bakar. Namun, langkah-langkah tersebut belum cukup meredakan kegelisahan warga, terutama kalangan muda.
“Sistem pajak ini justru menaikkan harga pangan karena beban biaya dialihkan ke konsumen,” ujar Nur Shahirah Leman (23), salah satu peserta aksi yang datang bersama kelompok mahasiswa.
Tak hanya isu ekonomi, integritas sistem hukum juga menjadi sorotan tajam. Anwar dituduh melakukan intervensi dalam proses peradilan, setelah beberapa dakwaan korupsi terhadap tokoh yang dekat dengan pemerintah tiba-tiba dibatalkan. Penundaan pengangkatan hakim tinggi juga memicu kekhawatiran akan melemahnya independensi lembaga yudikatif.
Menambah panasnya situasi, mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, turut hadir dalam aksi demonstrasi tersebut. Dalam orasinya yang berapi-api, Mahathir menuding Anwar menyalahgunakan kekuasaan untuk mengamankan kepentingan politiknya.
“Mereka yang tidak bersalah justru dituduh, sementara yang bersalah dibebaskan. Ini bukan keadilan, ini penyalahgunaan kekuasaan,” seru Mahathir di hadapan ribuan demonstran. Kehadiran Mahathir—yang belum lama ini merayakan ulang tahunnya yang ke-100—menggambarkan betapa seriusnya tekanan politik yang kini dihadapi Anwar.
Sejarah hubungan antara Mahathir dan Anwar penuh dinamika. Keduanya pernah menjadi sekutu politik, bahkan sempat bersatu kembali dalam pemilu 2018 untuk menjatuhkan koalisi Barisan Nasional. Namun, aliansi tersebut tak bertahan lama akibat konflik internal, dan kini mereka kembali berdiri di kubu yang berseberangan.
Aksi massa ini menunjukkan eskalasi ketidakpuasan rakyat terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini. Banyak pengamat menilai bahwa gelombang protes ini menjadi tantangan politik terbesar yang harus dihadapi Anwar sejak ia menduduki kursi perdana menteri hampir tiga tahun lalu. (RH)
