PRADANAMEDIA / JAKARTA – Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membawa nuansa baru di tubuh Kabinet Merah Putih. Di tengah gaya komunikasi para pejabat yang cenderung formal dan teknokratik, Purbaya tampil dengan gaya yang blak-blakan, lugas, dan kadang disebut bergaya “koboi”.
Meski sempat menuai kritik karena dinilai terlalu keras dalam menyampaikan pendapat, Purbaya menegaskan bahwa sikap komunikatifnya bukan bentuk pencitraan pribadi, melainkan hasil arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku hanya menjalankan mandat untuk menyampaikan kebijakan ekonomi pemerintah dengan cara yang bisa dipahami oleh publik luas.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai bahwa fenomena Purbaya adalah bentuk “anomali” di tengah pola komunikasi pejabat negara yang monoton. Menurutnya, publik saat ini justru merasa lebih dekat dengan gaya komunikasi yang jujur dan mudah dimengerti.
“Banyak menteri kita yang terlalu formal dan teknokratik. Bahasa mereka sulit dipahami masyarakat awam. Tapi ketika Purbaya berbicara, istilah ekonomi yang rumit tiba-tiba menjadi sederhana dan bisa dipahami secara signifikan,” ujar Adi dalam podcast Gaspol! di kanal YouTube Kompas.com, Sabtu (8/11).
Adi menambahkan, salah satu alasan Purbaya cepat menarik perhatian adalah karena ia sosok baru di dunia politik nasional—tidak berasal dari lingkaran elite partai maupun kalangan menteri lama. “Ketika komunikasinya blak-blakan dan jujur, publik langsung menaruh perhatian. Sementara sebagian besar anggota Kabinet Merah Putih sudah dikenal publik sejak lama, sehingga tidak lagi menimbulkan rasa penasaran,” jelasnya.
Menurut Adi, daya tarik Purbaya bersifat alamiah. “Orang suka itu enggak bisa direkayasa. Ada sesuatu yang datangnya dari hati, dan publik menangkap itu,” tuturnya.
Menariknya, Purbaya juga kerap menyinggung kinerja kementerian lain, sesuatu yang jarang dilakukan pejabat selevelnya. Adi menilai, langkah tersebut justru perlu diapresiasi selama tujuannya untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan mengikis ego sektoral yang selama ini menghambat kinerja pemerintahan.
“Enggak apa-apa komentarin kementerian lain. Selama ini kita alergi dengan ego sektoral. Kalau ada menteri yang paham isu di kementerian lain dan mau bicara, kenapa harus dilarang? Negara ini bukan kapling-kaplingan,” tegas Adi. (RH)
