PRADANAMEDIA/ PALANGKA RAYA – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman, mengakui kegagalan proyek lumbung pangan atau food estate yang sebelumnya dicanangkan pemerintah. Namun, sebagai upaya lanjutan, pemerintah kembali meluncurkan program serupa dengan konsep berbeda, yakni program cetak sawah. Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali dipilih sebagai lokasi utama proyek ini.
Amran menyebutkan bahwa Kalteng memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian. Pemerintah bahkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk mendukung keberhasilan cetak sawah di wilayah tersebut.
“Jika program ini berhasil, Kalteng bisa memproduksi 1-2 juta ton beras. Hasil ini tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga dapat menyuplai provinsi lain sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar,” ujarnya dalam konferensi pers di Aula Jaya Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (19/3).
Meski demikian, Amran menegaskan bahwa proyek ini akan dievaluasi secara berkala. Jika ditemukan lahan yang tidak diolah sesuai rencana, proyek akan dicabut dari daerah tersebut.
Ia optimistis program cetak sawah ini tidak akan mengalami kegagalan seperti food estate sebelumnya. Menurutnya, pendekatan yang digunakan kali ini jauh lebih holistik dan berbasis teknologi modern.
“Dulu food estate gagal, sekarang kami menerapkan transformasi pertanian dari tradisional ke modern dengan pendekatan yang lebih komprehensif,” tegasnya.
Amran juga mengungkapkan bahwa transformasi pertanian modern sudah mulai diterapkan di Kalteng. Berbagai peralatan dan mesin pertanian modern telah didistribusikan ke lokasi-lokasi cetak sawah yang telah ditentukan.
“Traktor, alat panen, hingga fasilitas penyimpanan sudah kami siapkan. Semua akan dilakukan dengan peralatan modern,” katanya.
Diketahui, sejumlah peralatan pertanian modern telah dikirim ke beberapa wilayah cetak sawah di Kalteng, termasuk di Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Seruyan, dan Lamandau.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 100 ribu hektare di Kalteng. Namun, angka ini kemudian direvisi menjadi 75 ribu hektare. Hingga saat ini, lahan yang telah resmi berkontrak untuk program tersebut mencapai 63.222 hektare.
“Ini adalah perintah langsung dari Presiden. Semua bantuan yang diberikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkas Amran. (RH)
