Washington DC – Elon Musk, miliarder teknologi yang ditunjuk Presiden Donald Trump untuk merampingkan birokrasi pemerintahan, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berupaya menutup Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Pengumuman ini disampaikan Musk dalam percakapan di platform X pada Senin (3/2/2025), yang juga diikuti oleh mantan calon presiden Partai Republik Vivek Ramaswamy serta Senator Joni Ernst dan Mike Lee.
Dalam diskusi tersebut, Musk menyatakan bahwa USAID “tidak dapat diperbaiki lagi” dan menegaskan bahwa Trump mendukung langkah tersebut. Sebelumnya, pemerintahan Trump telah memecat dua pejabat tinggi keamanan USAID setelah mereka menghalangi akses tim dari Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang berada di bawah arahan Musk, ke area terbatas di gedung USAID.
USAID merupakan salah satu lembaga donor terbesar di dunia, menyalurkan bantuan sebesar 72 miliar dolar AS (Rp 1,17 kuadriliun) pada tahun fiskal 2023 untuk berbagai program, termasuk kesehatan perempuan di zona konflik, akses air bersih, pengobatan HIV/AIDS, keamanan energi, dan pemberantasan korupsi. Pada tahun 2024, AS menyumbang 42 persen dari total bantuan kemanusiaan yang dipantau oleh PBB.
Namun, kebijakan Trump yang berlandaskan prinsip “America First” telah memangkas sebagian besar bantuan luar negeri AS, berdampak pada berbagai program kemanusiaan, seperti rumah sakit lapangan di kamp pengungsi Thailand, pembersihan ranjau darat di zona perang, hingga penyediaan obat-obatan bagi penderita HIV/AIDS.
Musk juga memperkirakan bahwa pemangkasan anggaran dan pemberantasan praktik penipuan dapat mengurangi defisit AS hingga 1 triliun dolar AS (Rp 16,32 kuadriliun) pada tahun depan. Ia menyoroti adanya “jaringan penipuan asing profesional” yang diduga mencuri dana pemerintah dengan menciptakan identitas digital palsu sebagai warga negara AS.
Di tengah perdebatan ini, muncul kekhawatiran tentang sejauh mana Musk dapat mengakses sistem Departemen Keuangan AS, yang menangani transaksi senilai lebih dari 6 triliun dolar AS (Rp 97,95 kuadriliun) setiap tahun dan menyimpan data pribadi jutaan warga AS.
Penutupan USAID ini menambah daftar panjang perubahan drastis yang dilakukan pemerintahan Trump dalam merombak kebijakan luar negeri dan anggaran negara. (RH)
