PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada tahun ini. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan para calon kepala daerah yang akan dilantik untuk menyesuaikan rencana pembangunan ke depan.
“Saya berharap pemerintah daerah bersama calon pemimpin yang akan dilantik segera melakukan koordinasi terkait penyesuaian rencana pembangunan daerah ke depan,” ujar Teras pada Selasa (11/2).
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan untuk menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penghematan ini mencapai Rp306,69 triliun, dengan rincian pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun serta transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Teras menjelaskan bahwa langkah ini merupakan konsekuensi logis dari besarnya APBN 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun, dengan rencana pemasukan Rp3.005,1 triliun. Pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.
“Dengan diberlakukannya kenaikan PPN 12 persen, postur anggaran nasional tentu mengalami banyak perubahan dan membutuhkan penyesuaian detail. Kita apresiasi langkah efisiensi pemerintah sebagai bagian dari manajemen risiko keuangan dan stabilitas politik dalam setahun ke depan,” ujarnya.
Namun, Teras mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara tepat agar tidak merugikan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah yang selama ini kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Penting untuk memastikan bahwa efisiensi ini benar-benar diterapkan di pos anggaran yang tepat, sehingga tidak berdampak negatif pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah daerah di Kalteng, baik yang masih menjabat maupun yang akan terpilih, segera menyesuaikan anggaran dan program kerja mereka. Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat serta kabupaten/kota juga perlu dilakukan guna memastikan adanya dukungan APBN untuk percepatan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta perekonomian masyarakat.
“Mari kita kawal bersama pembangunan nasional dan daerah, sambil bersiap menghadapi dampak efisiensi anggaran ini. Pastikan kebijakan ini membawa manfaat, bukan justru menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. (RH)
