PRADANAMEDIA/SAMPIT – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), ternyata bukan hanya akibat terbatasnya pasokan bahan bakar bersubsidi. Dugaan kuat adanya praktik pungutan liar (pungli) yang telah berlangsung bertahun-tahun kini mencuat ke permukaan.
Anggota Komisi III DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, menilai pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum terkesan membiarkan persoalan ini tanpa solusi nyata.
“Masalah antrean solar bersubsidi di hampir semua SPBU di Sampit tidak pernah benar-benar diselesaikan. Solar bersubsidi masih dikuasai para preman yang berkedok tukang parkir,” tegas Gaol, Jumat (17/10/2025).
Ia mengungkapkan, di sejumlah SPBU ditemukan tiga hingga empat orang preman yang secara terbuka mengatur jalannya antrean dan menarik pungutan dari sopir truk maupun pikap pengguna solar bersubsidi.
“Para sopir harus mengeluarkan uang antara Rp150 ribu sampai Rp200 ribu agar bisa langsung dilayani tanpa antre. Itu keluhan langsung yang kami dengar saat reses di Kecamatan Ketapang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gaol menduga para pelaku berani bertindak karena merasa mendapat perlindungan dari oknum aparat penegak hukum. Hal inilah, menurutnya, yang membuat praktik pungli sulit diberantas meski sudah lama meresahkan masyarakat.
“Informasinya, mereka berani karena ada jaminan keamanan dari oknum penegak hukum di Sampit. Selama setoran lancar, mereka seperti kebal penertiban,” kata Gaol.
Ia juga menilai, upaya penertiban yang pernah dilakukan sebelumnya hanya bersifat sementara dan tidak konsisten.
“Kalau dulu sempat ada razia di salah satu SPBU, itu pun diduga karena setoran mereka macet, bukan karena penegakan hukum yang sungguh-sungguh,” ujarnya sinis.
Gaol mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menertibkan praktik pungli tersebut. Menurutnya, jika dibiarkan, kondisi ini akan terus merugikan masyarakat, terutama para sopir angkutan yang bergantung pada bahan bakar bersubsidi.
“Kami minta semua pihak bertindak tegas. Jangan biarkan pungli ini terus berjalan. Masyarakat harus merasa aman dan bisa bekerja dengan tenang,” pungkasnya. (AK)
