**PRADANAMEDIA/ NUSANTARA – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah saat melakukan peninjauan ke berbagai fasilitas pengelolaan sampah di Kota Balikpapan, Minggu (13/4).
Dalam kunjungan tersebut, Hanif menyoroti urgensi penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu dan ramah lingkungan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab atas sampah bukan hanya milik pemerintah, tetapi perlu didukung secara aktif oleh masyarakat dan dunia usaha.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Balikpapan yang telah mentransformasi TPA Manggar dari sekadar tempat pembuangan menjadi fasilitas yang potensial dijadikan model percontohan nasional,” ujar Hanif.
Rangkaian kunjungan Hanif dimulai dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Manggar, dilanjutkan ke Intermediate Treatment Facility (ITF) Kota Hijau, Material Recovery Facility (MRF) Gunung Bahagia, hingga fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Café Metan, inovasi berbasis gas metana hasil kolaborasi Pemkot Balikpapan dan PT Pertamina Hulu Mahakam.
Dalam kesempatan itu, Hanif juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat peringatan kepada 343 kepala daerah yang masih menerapkan praktik open dumping, yang dilarang dalam regulasi nasional.
“Kami terus mendorong transformasi pengelolaan sampah menjadi lebih modern melalui teknologi ramah lingkungan, seperti PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik), RDF (Refuse Derived Fuel), serta pengolahan sampah organik skala lokal,” jelasnya.
Menurut data Kementerian LH/BPLH, pada tahun 2023 Indonesia menghasilkan 56,63 juta ton sampah, namun baru sekitar 39,01% yang berhasil dikelola secara optimal. Jika tidak segera dibenahi, krisis pengelolaan sampah akan memperburuk dampak perubahan iklim dan pencemaran lingkungan secara menyeluruh.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan aplikatif,” tegas Hanif.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Balikpapan memproduksi sampah harian sekitar 534,66 ton, dengan tingkat pengurangan sebesar 28,03% dan penanganan sebesar 71,5%. Hanif menegaskan pentingnya mendorong pengurangan sampah dari hulu, agar yang dibuang ke TPA benar-benar hanya residu.
“Bank sampah dan rumah kompos harus menjangkau hingga tingkat RW. Kita perlu membangun ekosistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara masif,” tambahnya.
Saat ini, Balikpapan telah memiliki 1 Bank Sampah Induk, 113 Bank Sampah Unit, 45 Rumah Kompos, dan 1 ITF, yang menjadi fondasi kuat menuju sistem pengelolaan sampah modern dan berorientasi pada ekonomi sirkular.
Melalui kunjungan kerja ini, Kementerian LH/BPLH berharap pengelolaan sampah dapat menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan dan pendorong utama menuju lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat di seluruh Indonesia. (RH)
