**PRADANAMEDIA/ PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengungkapkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, agar tidak terjadi ketimpangan antara desa dan wilayah perkotaan.
“Kita ingin anak-anak di desa juga punya kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Jangan sampai mereka tertinggal hanya karena persoalan jarak,” kata Agustiar dalam kunjungan kerjanya ke wilayah barat Kalteng, Minggu (8/6).
Menurutnya, pembangunan sekolah di daerah pedalaman seperti Desa Kinjil merupakan strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalteng. Selain SMK, Gubernur juga berencana membangun Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai bentuk intervensi langsung Pemprov dalam mendorong kemajuan pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah.
“Saya dan jajaran akan mendukung Bupati dan Wakil Bupati dalam pembangunan ini. Kami ingin semua anak di Kalteng bisa menamatkan pendidikan minimal hingga SMA atau sederajat,” tambah mantan anggota DPR RI itu.
Lahan seluas 3,2 hektare milik pemerintah desa telah disiapkan untuk pembangunan SMK. Namun, tantangan muncul karena lokasi tersebut berada di dalam kawasan hutan dan cukup jauh dari permukiman warga.
Menanggapi hal itu, Agustiar telah meminta dinas teknis untuk segera mengundang seluruh kepala desa di wilayah sekitar guna membahas alternatif lokasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
“Karena ini untuk masa depan anak-anak kita, lokasi sekolah harus strategis dan tidak menyulitkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi tata ruang. Lokasi pembangunan sekolah harus berada di wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan bukan di kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).
“Kalau di HPK, itu tidak diperbolehkan,” tandasnya.
Komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng untuk membangun infrastruktur pendidikan di desa-desa terpencil layak diapresiasi. Namun, agar manfaatnya maksimal, rencana ini harus disertai dengan kajian tata ruang, aksesibilitas, serta kesiapan tenaga pendidik. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, pendidikan butuh ekosistem yang mendukung: mulai dari kualitas guru hingga ketersediaan sarana penunjang. (RH)
