**PRADANAMEDIA/ JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau para kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, untuk bersikap proaktif dalam mendukung pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan memfasilitasi pembentukan koperasi ini di wilayah masing-masing.
“Seluruh kepala daerah tidak boleh lepas tangan. Kami akan pastikan proses ini berjalan, dan kami pantau secara intensif,” tegas Bima dalam kegiatan lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (22/4).
Bima menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah (Pemda) dan desa dalam proses pendirian Kopdes. Ia menegaskan bahwa pembentukan koperasi harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, program kerja perangkat daerah, serta pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dan begitu program ini berjalan, pengawasan akan dilakukan secara berkala,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih. Pertama, membentuk koperasi baru. Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada. Ketiga, merevitalisasi koperasi desa yang selama ini tidak aktif. Mekanisme pendirian koperasi ini, kata Bima, dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus.
Untuk mempercepat pelaksanaannya, Kemendagri juga akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) yang memungkinkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai sumber dana pembentukan Kopdes Merah Putih. SE tersebut akan memuat panduan teknis terkait kewenangan daerah serta ruang lingkup penggunaan dana tersebut.
“Selama ini BTT dikenal untuk penanganan bencana, namun kami dorong agar bisa juga dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas nasional seperti Kopdes Merah Putih ini,” jelas Bima.
Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan. Selain itu, turut bergabung secara daring para pejabat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta perwakilan pemerintah desa. (RH)
