DLH Kalteng Gelar Program Peningkatan Kapasitas Kampung Iklim, Dorong Aksi Nyata Pengendalian Perubahan Iklim

LOKAL PEMERINTAHAN

PRADANAMEDIA/ PALANGKA RAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Kampung Iklim (ProKlim) yang bertempat di Hotel Alltrue, Palangka Raya, Kamis (13/3). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui aksi nyata di tingkat lokal.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dari Kecamatan Jekan Raya, Sabangau, Mantangai, Maliku, Dusun Selatan, dan Tasik Payawan, serta Kepala Desa Pararapak. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan, dan Katingan. Perangkat desa serta warga yang berpartisipasi dalam program ini juga ikut serta dalam diskusi dan sesi peningkatan kapasitas.

Komitmen dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Noor Halim, yang mewakili Kepala DLH, menegaskan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan salah satu strategi utama dalam pengendalian perubahan iklim.

“Program ini telah berjalan sejak 2012 sebagai bentuk implementasi kebijakan nasional dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, program ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat dalam aksi nyata di tingkat lokal,” jelasnya.

Menurut Noor Halim, partisipasi daerah dalam ProKlim terus mengalami peningkatan. Pada 2023, program ini telah melibatkan 33 provinsi dan 268 kabupaten/kota dengan dukungan dari 23 lembaga dan dunia usaha. Hingga 2024, tercatat sekitar 11.000 lokasi ProKlim di seluruh Indonesia.

“Di Kalimantan Tengah sendiri, sejak 2015, sebanyak 193 kampung iklim telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional,” tambahnya.

Studi Banding untuk Meningkatkan Kapasitas Desa ProKlim

Pada 2025, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pendanaan dari RBP REDD+ dan bekerja sama dengan Yayasan Penabulu sebagai pengelola dana, akan mengadakan studi banding untuk 15 desa kampung iklim. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta status desa ProKlim agar dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kampung iklim di Kalimantan Tengah semakin aktif dalam upaya pengendalian perubahan iklim serta menjadi motor penggerak bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan lingkungan berkelanjutan.

“Kami berharap kampung iklim di Kalimantan Tengah dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan lingkungan berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan,” tutup Noor Halim. (RH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *